Demo di Depan Polda NTT, Kelompok Massa Bakar Ban

Baca Juga:

• Berkas Perkara P21, Dua Mahasiswi Pelaku Judol di Kupang Diserahkan ke Jaksa
• Polda NTT Intensifkan Pengawasan Layanan SPPG di SPN Kupang
• Residivis Kasus Pencurian di Manggarai-NTT Diamankan Polisi

Massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini berkostum serba hitam dan membawa berbagai spanduk yang mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo - Gibran.

Massa aksi ini juga mengkritik kebijakan anggaran yang menguntungkan anggota DPR.

Mereka juga menyebut kematian ojek online, Affan Kurniawan sebagai tindakan tidak berprikemanusiaan.

Puluhan pemuda ini berkumpul sekitar pukul 17.30 WITA. Mereka secara bergantian berorasi dan memakai satu lajur jalan.

Arus kendaraan di Jalan Jenderal Soeharto ini sempat terhambat namun tetap lancar.

Massa kemudian berbalik dan membakar ban di depan gerbang. Masing-masing juga menyalakan lilin di depan gerbang masuk gedung itu.

Mereka menyanyikan berbagai lagu perjuangan dan membacakan puisi secara bergantian sambil mengitari ban yang terbakar itu.

Polisi pun memblokade satu lajur jalan yang digunakan aksi demonstrasi ini. Titik yang ditutup pada perempatan Polda NTT.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari sempat menemui massa sekaligus meminta agar mereka tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolresta meminta massa menggunakan lajur jalan yang ditutup dan menjaga ketertiban.

Djoko berada sekitar dua menit bersama demonstran dengan pengawalan beberapa anggotanya. Setelahnya ia kembali ke dalam areal markas Polda NTT.

Massa pun duduk di depan gerbang markas Polda NTT dan mengkritisi kepolisian dalam kasus kematian Affan Kurniawan.

Mereka mengkritisi kepolisian yang disebut pernah intimidatif soal isu Papua.

Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang merespons demontrasi beruntun di DPR RI dan beberapa daerah lainnya.

Massa di Kota Kupang ini menuntut pertanggungjawaban atas kematian Affan Kurniawan.

Mereka juga mengkritik kebijakan diambil rezim Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming yang dianggap merugikan rakyat, penolakan tindakan represif aparat, penolakan tunjangan DPR, transparansi anggaran, hingga reformasi kebijakan perburuhan.