Polda NTT-BPK RI Perwakilan NTT Perkuat Koordinasi, Dukung Ketahanan Pangan dan Awasi Persiapan Infrastruktur Pelaksanaan PON

Baca Juga:

• Satu Dasawarsa Hari Santri. Gus Rozin: Santri Sudah Berdiaspora di Berbagai Bidang
• Sambut HSN Tempati Rumah Dinas, Sarif Kakung Ingin Rumdin Jadi Rumah Aspirasi Rakyat dan Santri
• Konter Framing Negatif Pesantren, Gus Yusuf Ajak Santri Jadi Pejihad Media

Kepala BPK RI Perwakilan NTT didampingi I Gusti Agus Agung Brahmarawan selaku Kasubag Hukum dan Palti Elmadam Laitera selaku Kasubag Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Sementara Kapolda NTT didampingi Direktur Intelkam, Kombes Pol Surisman, Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan, Kabidkeu, Kombes Pol Widada serta Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Dalam pertemuan tersebut, Polda NTT dan BPK RI Perwakilan NTT sepakat untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, pengawasan anggaran daerah, hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan dan persiapan infrastruktur menjelang PON.

Dalam audiensi tersebut, BPK RI Perwakilan NTT menyoroti pentingnya pengawalan program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan.

Pihak BPK juga menekankan perlunya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung seperti bendungan guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, BPK RI Perwakilan NTT menyampaikan dukungan penuh terhadap koordinasi bersama aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan pencegahan kerugian negara maupun daerah, serta mengatasi kendala dalam pengungkapan kasus di lapangan.

"Kapolda NTT menegaskan pentingnya sinergi antara Polda NTT dan BPK RI Perwakilan NTT dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas keuangan negara maupun daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum, sekaligus memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra pada Kamis (28/8/2025).

Pertemuan ini juga memperkuat peran Polda NTT dan BPK RI sebagai mitra strategis dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.