Puluhan Miliar Dana PIP di NTT Dikembalikan ke Kas Negara Karena Tidak Dicairkan Pihak Sekolah
digtara.com -Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak berjalan mulus.
Baca Juga:
Sebanyak Rp 36 miliar dana PIP bagi pelajar SMA di NTT terpaksa harus kembali ke kas negara karena tak kunjung dicairkan.
Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah saat diwawancarai di Kota Kupang, NTT akhir pekan lalu membenarkan hal tersebut.
Menurut Anita Gah, pengembalian dana PIP ke kas negara karena tidak adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan orang tua siswa, untuk mencairkan dana yang ia perjuangkan di pusat.
Ia menyebut, Rp 36 miliar ini dari kuota sekitar Rp 700 miliar yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
Anita Gah meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT membenahi persoalan ini.
"Terpaksa Rp 36 Miliar kembali ke rekening negara ya, sangat disayangkan. Sudah saya sampaikan agar diketahui seluruh kepala sekolah baik SMA dan SMK," ungkapnya.
"Kalau tau ada SK dari kementerian untuk mencairkan dana, tolong beri tahu siswa, karena datanya ada di dapodik, rekeningnya ada di dapodik itu," tambah Anita Gah.
Anita Gah juga mengaku mendapat laporan dan masukan, bahwa soal pencairan ini tidak bisa dilakukan karena buku tabungan para siswa penerima manfaat disimpan oleh pihak sekolah.
"Untuk apa pihak sekolah simpan, kan untuk anak-anak, bukan sekolah. Ini yang kita mau lihat datanya, Rp 36 miliar ini di sekolah mana saja," ujarnya lagi.
Bila seperti ini, kata dia, Kemendiknas perlu mengevaluasi lagi penyaluran ke sekolah dimaksud bila nantinya diusulkan oleh anggota dewan atau pun dinas lagi.
"Anak-anak tentunya membutuhkan ini apalagi pelajar SMA sebesar Rp 1,8 juta per anak sehingga dapat meringankan beban mereka," tandas Anita Gah.
Berkas Perkara Adik Bunuh Kakak di Sikka-NTT P21, Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa
Petani di Sikka-NTT Tewas Tertimpa Pohon Kemiri
Hari Kedua Pencarian, Nelayan di Alor-NTT Masih Belum Ditemukan
Upah Tidak Jelas, Pekerja THM di Sikka-NTT Minta Perlindungan Polisi
Pelayaran Wisata Labuan Bajo Diusulkan Dilakukan Parsial