KPK: Jalan Rusak di Sumut Akibat Korupsi Kadis PUPR

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga:

• 100 Persen Sekolah SMA Sederajat di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Dorong Digitalisasi Pendidikan
• Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Buka Suara
• OYO Laporkan Pengelola Hotel ke Polda Sumut atas Dugaan Pelanggaran Perjanjian dan Gangguan Operasional

"Temuan ini mengonfirmasi laporan masyarakat mengenai buruknya infrastruktur di wilayah Sumatera Utara," ujar Budi.

Menurutnya, dana anggaran yang semestinya digunakan untuk membangun jalan dengan kualitas layak justru dikorupsi. Alhasil, kualitas proyek menjadi tidak maksimal.

"Anggaran yang sudah disiapkan tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya karena dipotong untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Uang Miliaran dan Senjata Api Diamankan dari Rumah Kadis

Dalam proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Topan Ginting. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar yang diduga berasal dari praktik korupsi proyek jalan.

Tak hanya uang, KPK juga mengamankan dua jenis senjata api. Penemuan ini menjadi sorotan tambahan dalam kasus tersebut.

"Ditemukan satu pistol merek Baretta dengan 7 butir peluru, dan satu senapan angin beserta 2 paket amunisi air gun," kata Budi.

KPK akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki asal-usul dan legalitas kepemilikan senjata tersebut.

"Terkait kepemilikan senjata api, penyidik akan mendalami dan mengoordinasikan dengan pihak yang berwenang," tambahnya.

Korupsi Pengadaan Jalan, Topan Ginting Tersangka

Topan Ginting sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalan di Sumatera Utara. Ia diamankan bersama sejumlah tersangka lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Kasus ini menyoroti bagaimana praktik korupsi di sektor infrastruktur berpotensi langsung merugikan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik dan keselamatan transportasi.

"Proyek jalan dengan nilai ratusan miliar rupiah menjadi tidak optimal akibat korupsi," ungkap Budi.

Dengan penemuan uang tunai dan senjata di rumah tersangka, KPK memastikan akan terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini dan mengejar aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.