Geger! KPK Lakukan OTT di Medan, Siapa Yang Terjaring?

digtara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Baca Juga:

• Terungkap! Pria di Medan Bunuh Kekasih Gara-Gara Sakit Hati
• Nasib Wamenaker Immanuel Ebenezer: Dari Aktivis Kena OTT KPK, Minta Amnesti Kini Dipecat Presiden Prabowo
• BREAKING NEWS: Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

"Benar (OTT di Medan)," ujar Fitroh, dikutip dari suara.com

Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap identitas pihak yang dicokok maupun kasus spesifik yang sedang diusut.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Kantor Kontraktor Disegel

Dalam perkembangan terkait, sebuah kantor kontraktor di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidimpuan, turut disegel oleh penyidik KPK.

Pada pintu kantor tersebut terpampang jelas segelyang bertuliskan "DALAM PENGAWASAN KPK" beserta logo resmi lembaga antikorupsi itu.

Warga setempat mengaku kaget, karena kantor tersebut masih terlihat beroperasi pada pagi harinya.

"Tadi pagi masih ada aktivitas. Tiba-tiba disegel KPK," kata Rizal, warga sekitar.

Belum ada keterangan resmi apakah OTT di Medan dan penyegelan kantor kontraktor di Padangsidimpuan berkaitan langsung.

Namun, sumber internal menyebut penyegelan diduga berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
OTT Kedua di 2025

OTT di Medan ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK pada tahun 2025.

Sebelumnya, pada Maret 2025, KPK menangkap sejumlah pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, termasuk anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR, dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur.

Upaya Pemberantasan Korupsi Masih Aktif

Meskipun belum ada rincian resmi, rangkaian penindakan ini menunjukkan bahwa KPK terus bergerak aktif di daerah untuk menindak dugaan korupsi, termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan dana publik.

Pihak KPK diperkirakan akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil OTT dan pengembangan kasus penyegelan kantor kontraktor tersebut.