Mayday, Kapolda NTT-Forkopimda Buka Dialog Dengan Serikat Buruh di NTT

"Gubernur, walikota dan DPRD harus hadir untuk menindak lanjuti persoalan yang ada. Percuma kami sampaikan (persoalan dan keluhan) kalau pemerintah daerah tidak hadir dan hanya kepala dinas yang hadir," tegasnya.

Baca Juga:

• Kodaeral VII Beri Brevet Kehormatan Penyelaman Hiperbarik ke Kapolda NTT
• Gandeng Kelompok Tani, Polres TTU Kelola 69 Hektar Lahan Jagung
• Kapolda NTT-KI Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Sejumlah perwakilan buruh menyampaikan soal PHK, kesejahteraan dan gaji yang tidak dibayarkan.

Daud Mboeik menyesalkan ketidak hadiran gubernur, ketua dewan provinsi, walikota dan ketua dewan kota Kupang dalam dialog tersebut.

Ia mengadukan persoalan karyawan Angkasa Pura Kupang yang tidak diijinkan ikut aksi serta persoalan PHK karena karyawan sakit.

"Masih ada sistem kontrak di BUMN Angkasa Pura dan ada PHK saat karyawan sakit," tandasnya.

Viktor Sailama, mantan karyawan Angkasa Pura Kupang mengaku kalau ia adalah korban PHK.

"Saya morban PHK karena sakit dari Angkasa Pura support sebagai anak perusahaan Angkasa Pura Kupang padahal saya ada surat keterangan sakit tapi diabaikan sehingga di PHK," ujarnya.

Yonatan Tule, perwakilan taksi pelabuhan Tenau Kupang juga mengeluhkan ketidak jelasan keberadaan mereka di Pelabuhan Tenau Kupang.

Ia mengaku sudah belasan tahun beroperasi di Pelabuhan Tenau dan berharap bisa resmi.

Ia menuntut Pelindo dan KSOP memberikan jawaban soal nasib para sopir.

"Kami berharap bisa resmi karena kami sudah lama mangkal di pelabuhan. Selama ini ada masalah pemerasan penumpang. Itu bukan kami. Kami minta agar kami diberikan pangkalan yang resmi di pelabuhan guna mencegah adanya calo dan pemerasan," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Jibraim Mafo dari DPC SBSI Kota Kupang.

"Ada image buruk bagi sopir taksi di pelabuhan Tenau karena pemerasan padahal dilakukan pihak lain," tegasnya.

Disampaikan kalau ia dan rekan-rekannya berinisiatif membangun kerjasama dengan Pelindo Kupang sejak tahun 2023.

Mereka pun sudah membentuk wadah dengan membentuk koperasi namun belum ada jawaban dari regional Pelindo.

Pada 1 Mei 2024 lalu, para sopir taksi pelabuhan pernah melakukan aksi dengan mendatangi Pelindo dan menuntut kejelasan tapi belum direspon oleh KSOP maupun Pelindo.

Yanto Nailailiu, karyawan PT Timor Otsuki Mutiara (TOM) Kupang malah merisaukan maraknya pencurian mutiara di kawasan PT TOM Bolok, Kupang.

Ia memuji PT TOM yang dinilai terbaik mengurus karyawan, namun ada pencurian mutiara yang luar biasa.

Ia kuatir perusahaan akan tutup dan nasib karyawan terancam. Ia berharap laporan kasus pencurian mutiara bisa ditangani serius karena sudah dilaporkan ke polisi.

Wempi Taloin, karyawan PT NCL Kupang juga mengaku jadi korban PHK karena ikut serikat buruh.

Wempi yang bekerja di PT NCL Kupang sejak 2006-2024 malah dipecat pada bulan September 2024 lalu malah dipecat.

Nikolas Nulik, mantan Aspri anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto mengaku kalau haknya sudah lama tidak dibayarkan.

Sejak tahun 2009 sampai 2017, ia bekerja pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan Aspri/staf administrasi daerah di DPD RI perwakilan daerah NTT dan sekarang sebagai security di yayasan tersebut, namun hak-haknya tidak dibayar utuh.