Mayday, Kapolda NTT-Forkopimda Buka Dialog Dengan Serikat Buruh di NTT

Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga membuka dialog dengan sejumlah simpul dan serikat buruh di NTT.

Baca Juga:

• Berbagai Elemen Buruh di Kupang Geruduk Polda NTT
• May Day 2025, Pemprov Sumut Buka Dialog dengan Buruh dan Gelar Job Fair
• Selamatkan Bocah Tenggelam, Dua Anggota Polres Sikka dapat Penghargaan

Dialog Mayday dilakukan di lapangan Polda NTT, Kamis (1/5/2025).

Karena hujan yang mengguyur sejak pagi, dialog pun dilakukan dibawah tenda. Polda NTT membangun sejumlah tenda untuk bisa berdialog dengan para buruh.

Pertemuan dihadiri Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono, para pejabat utama Polda NTT dan Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan RJH Manurung.

Hadir pula kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Pjs Sekkot Kupang dan perwakilan dari TNI.

Dari kalangan buruh hadir Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dipimpin Daud Mboeik. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Stanis Tefa.

Ada pula perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan ketua Apindo, Bobby Pitoby.

Kapolda NTT memberikan kesempatan seluas-luas nya kepada perwakilan para buruh untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dialami selama ini.

Kapolda NTT menyampaikan kalau pihaknya memfasilitasi saat Mayday agar pekerja tidak kemana-mana. "Kami sambut serikat pekerja secara baik untuk kita dialog;" ujar Kapolda NTT.

Kapolda pun membuka ruang diskusi dengan berbagai simpul pekerja.

Wely H dari KSBSI selaku perwakilan para buruh mengaku sudah tiga tahun melakukan aksi dalam perayaan Mayday.

Namun ia mengapresiasi karena penyampaian aspirasi tahun ini tidak lagi dalam bentuk turun ke jalan.

"Tahun ini (Maydat) sangat istimewa karena (buruh) diterima dengan elegan (oleh Kapolda NTT dan jajaran) dan dikawal baik," ujarnya.

Kepada Kapolda NTT, ia menyampaikan sejumlah kasus ketenagakerjaan yang dialami pekerja selama ini.

"Banyak kasus ketenagakerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemprov melalui dinas tenaga kerja," tandasnya.

Ia juga menyebutkan banyak buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan di NTT.

Mely juga menyayangkan ketidak hadiran gubernur NTT, ketua DPRD NTT, walikota Kupang dan pimpinan DPRD Kota Kupang.