Raja-raja Timor Dukung Pembentukan TN Mutis Timau

digtara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggapi kesalahpahaman perubahan fungsi cagar alam Mutis Timau, NTT.

Baca Juga:

• Bakamla RI Fasilitasi Pemulangan Enam ABK KM Triasmo Sejahtera dari Timor Leste
• Camat Kota Raja Pastikan Tidak Aniaya Staf Kelurahan, Justru Staf Kelurahan Yang Bertindak Kasar
• Diduga Aniaya Staf Kelurahan, Camat Kota Raja Dilaporkan ke Polisi

Pada 8 September 2024 lalu telah dideklarasikan pembentukan Taman Nasional Mutis Timau yang merupakan taman nasional ke-56 di Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946 Tahun 2024 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional dan perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan Lindung menjadi Taman Nasional di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 78.789 hektar.

Luas Taman Nasional tersebut meliputi kawasan eks hutan lindung Mutis Timau seluas 66.473,83 hektar (84,37 persen dari luas TN) serta hutan konservasi eks Cagar Alam Mutis Timau seluas 12.315,61 hektar (15,63 persen dari luas TN).

Pasca dilakukannya deklarasi tersebut muncul beberapa pernyataan publik dan komunitas budaya yang menyesalkan dilakukannya perubahan fungsi kawasan cagar alam sebagai sebuah penurunan status, tidak dilakukannya dialog dengan tokoh adat, tidak ada naskah akademik, kekhawatiran rusaknya hutan yang penting dalam tata air dan nilai budaya, hingga kecurigaan akan dibangunnya sarana wisata yang masif maupun kemungkinan eksploitasi bahan galian berupa logam berharga.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Arief Mahmud, M.Si pun menggelar pertemuan dengan sejumlah media dan tokoh adat serta raja-raja Timor.

Pertemuan di Hotel Harper Kupang pada Selasa (1/10/2024) membahas tentang perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau.

Pertemuan menghadirkan pemangku adat/raja Amfoang (Kupang), Robby Manoh, pemangku adat/raja Mollo (TTS), Fillus Oematan, pemangku adat/raja Miomafo (TTU), Willem Kono dan peneliti BRIN, Dr Kayat.

Pemangku adat/raja Amfoang, Robby Manoh menyatakan dukungannya untuk pembentukan Taman Nasional mengingat terdapat kesamaan ketentuan pengelolaan taman nasional dengan ketentuan adat, dimana diatur larangan untuk melakukan pemanfaatan secara berlebihan dalam pemanfaatan hasil alam berupa madu, satwa liar dan lain-lain.

Pemangku adat/raja Mollo, Fillus Oematan menyatakan mendukung perubahan fungsi ini karena akan memberikan dampak baik kepada masyarakat dan tetap melindungi situs-situs adat yang ada dalam kawasan hutan.

Sementara Willem Kono, pemangku adat/ Raja Miomafo memahami latar belakang dan tujuan perubahan fungsi Cagar Alam dan Hutan Lindung menjadi Taman Nasional, namun memberi catatan untuk sedapat mungkin menghindari investor asing yang masuk dalam pengelolaan Taman Nasional.

Terkait kekhawatiran akan rusaknya hutan akibat aktivitas pembangunan oleh investor, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Arief Mahmud menyebutkan perlu dipahami bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional dilakukan pembagian ruang yang dilakukan sesuai kriteria kondisi biofisik, keberadaan satwa dan tumbuhan liar, kondisi landscape, keberadaan situs budaya/ sejarah serta aspek lainnya.

Pengaturan zonasi meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah serta zona khusus.