Fraksi PDI P Dorong Wali Kota Medan Komit Tingkatkan Pelayanan Publik

digtara.com – Fraksi PDI P DPRD Medan dorong dan mendukung Wali Kota Medan M Boby Afif Nasution, memiliki komitmen memenuhi capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Tingkatkan Pelayanan Publik

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal tersebut juga menjadi catatan penting dan strategis untuk ditindaklajuti guna perbaikan.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Margaret MS saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi DPRD Medan atas Renperda Kota Medan, tentang Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (6/6/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritongan, Rajudin Sagala dan HT Barumsyah.

Hadir juga sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Boby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Setwan DPRD Medan M Ali Sipahutar dan sejumlah OPD Pemko Medan.

Baca: Wali Kota Medan Sidak Kantor Lurah Hari Pertama Kerja: Mana Ini, Kok pada Kosong?

Disampaikan Margaret MS, beberapa komitmen Wali Kota Bobby Nasution dinilai sangat tepat yakni peningkatan sistem pengendalian internal, penerapan rencana anggaran kaa dan sistem informasi teknologi.

Sedangkan sisi pendapatan daerah diperlukan peningkatan pembiayaan pembangunan yang semakin kolaboratif dan sinergis, dengan sumber pembiayaan lainnya.

Sedangkan sisi belanja daerah perlu ditingkatkan formulasi belanja daerah yang semakin fokus kepada prioritas pembangunan kota sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Selanjutnya, Margaret menyampaikan sejumlah kritikan terkait realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yakni selisih realisasi pendapatan daerah dengan realisasi PAD yang cukup signifikan mencapai 7,31 persen.

Hal itu menurut Margaret sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan.

Selain itu F PDIP juga mensinyalir adanya dugaan kebocoran dan penyelewengan dari pengutipan pajak.

Kebocoran itu diduga karena masih minimnya kordinasi antar OPD terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD.

Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi. Masih belum jelasnya data penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya menagihnya.

Dan masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk itu tambah Margaret, Frsksi PDI P minta secara tegas kepada Wali Kota Medan supaya benar benar melaksanakan tugaa pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah.

Fraksi PDI P Dorong Wali Kota Medan Komit Tingkatkan Pelayanan Publik