Menaker Pastikan Posko THR 2026 Tetap Buka Saat Libur, Aduan Pekerja Jadi Prioritas

digtara.com -Menteri Ketenagakerjaan memastikan layanan Posko Tunjangan Hari Raya tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pekerja tetap dapat mengakses layanan pengaduan dan konsultasi terkait THR.

Baca Juga:

• Antusiasme Tinggi, Program Magang Nasional 2026 Diusulkan Tambah 150 Ribu Kuota, Fokus Serap Lulusan Baru
• 360 Ribu Wisatawan Kunjungi Sumut Saat Lebaran 2026, Samosir Jadi Destinasi Terfavorit
• Posko Lebaran 2026 Bandara Kualanamu Resmi Ditutup, Penumpang Tembus 420 Ribu

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Posko THR dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 tetap siaga demi melindungi hak pekerja, termasuk pengemudi ojek online dan kurir online.

Posko THR Tetap Buka Saat Libur

Yassierli menyampaikan bahwa layanan tetap dibuka agar persoalan pembayaran THR tidak berlarut, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran.

Baca Juga:

• Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh 21 Maret, Ini Hasil Sidang Isbat dan Penjelasannya

Menurutnya, pekerja dapat menyampaikan aduan atau berkonsultasi baik secara langsung maupun melalui layanan daring.

Layanan tatap muka dibuka setiap hari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kemnaker. Sementara layanan online tersedia melalui situs resmi dan WhatsApp.

Posko THR ini akan tetap beroperasi hingga H+7 Idulfitri 2026.

Aduan THR Jadi Prioritas Pengawasan

Kemnaker juga menyiagakan pengawas ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Langkah ini dilakukan agar penanganan aduan dapat berjalan cepat dan sesuai aturan.

Yassierli menegaskan bahwa setiap laporan, khususnya terkait THR yang tidak dibayarkan, akan menjadi prioritas utama pengawasan pemerintah.

Baca Juga:

• Beri Rasa Nyaman, PMI Kota Semarang Siapkan 30 Bed Tempat Tidur Bagi Pemudik

Data Aduan dan Konsultasi THR 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengungkapkan bahwa sejak 4 hingga 17 Maret 2026, Posko THR telah menerima 2.488 layanan konsultasi.

Dari jumlah tersebut, 1.993 konsultasi terkait THR dan 495 terkait BHR. Layanan live chat menjadi yang paling banyak digunakan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan data pengawasan, sejak 13 hingga 18 Maret 2026 tercatat 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya menyebutkan bahwa mayoritas aduan berkaitan dengan THR yang tidak dibayarkan.

Rinciannya meliputi:

Baca Juga:

• Semarang Zoo Hadirkan Animal Show dan Petting Zoo Sambut Liburan Lebaran 2026

• THR tidak dibayarkan sebanyak 1.273 laporan
• THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 474 laporan
• THR terlambat dibayar sebanyak 366 laporan

Wilayah dengan Aduan Tertinggi

Berdasarkan wilayah, tiga provinsi dengan jumlah aduan tertinggi adalah:

• DKI Jakarta dengan 573 aduan
• Jawa Barat dengan 461 aduan
• Banten dengan 173 aduan

Data ini menunjukkan masih tingginya persoalan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR.

Baca Juga:

• Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh 21 Maret, Ini Hasil Sidang Isbat dan Penjelasannya

Imbauan untuk Perusahaan

Pemerintah mengimbau perusahaan agar membayarkan THR sesuai ketentuan tanpa menunda hingga batas akhir.

Kemnaker menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku guna memastikan hak pekerja terpenuhi.

Keputusan Menaker untuk tetap membuka Posko THR selama libur menjadi langkah penting dalam menjaga hak pekerja menjelang Idulfitri 2026.

Dengan layanan yang tetap aktif dan pengawasan yang diperketat, diharapkan permasalahan THR dapat diselesaikan lebih cepat dan tidak merugikan pekerja.

Baca Juga:

• Beri Rasa Nyaman, PMI Kota Semarang Siapkan 30 Bed Tempat Tidur Bagi Pemudik