Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
digtara.com -Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul banjir dan longsor besar yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Baca Juga:
Desakan ini muncul karena dampak bencana terus meluas, sementara berbagai akses vital terputus dan penanganan oleh pemerintah daerah dinilai sudah tidak memadai akibat skala kerusakan yang semakin parah.
Ketua For-JAK, Salman Mardira, menyebut kondisi di sejumlah titik telah berada pada tahap sangat memprihatinkan. Banyak warga masih terisolasi karena jalan terputus, komunikasi lumpuh, dan distribusi logistik tersendat.
Ia menegaskan bahwa intervensisi cepat pemerintah pusat dibutuhkan untuk memastikan mobilisasi sumber daya berlangsung lebih terkoordinasi.
Baca Juga:
Menurutnya, masyarakat di banyak titik terdampak masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Salman juga mengingatkan bahwa jumlah korban di lapangan berpotensi lebih besar dari laporan resmi. Terputusnya akses dan hambatan komunikasi membuat pendataan berjalan sangat lambat, yang dapat menghambat proses evakuasi dan penyelamatan.
Akses Aceh–Medan Harus Diprioritaskan
For-JAK menekankan pentingnya percepatan pemulihan jalur darat Aceh–Medan, yang menjadi nadi utama distribusi bantuan di wilayah tersebut. Kerusakan di beberapa ruas membuat pengiriman logistik dari luar daerah tersendat dan memperlambat pergerakan tim penyelamat.
Baca Juga:
"For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh–Medan. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan," tegas Salman.
Sebagai langkah strategis, For-JAK mendorong pengerahan angkutan udara secara masif untuk menembus wilayah yang benar-benar terisolasi. Daerah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Nagan Raya, hingga Aceh Tenggara dinilai membutuhkan suplai logistik lewat jalur udara karena jalur darat dan sungai tak lagi dapat digunakan.
"Penerjunan bantuan melalui udara saat ini menjadi solusi paling realistis. Banyak daerah yang tidak mungkin ditembus tanpa helikopter atau pesawat kecil," imbuhnya.
Baca Juga:Perlu Kebijakan Nasional yang Komprehensif
For-JAK menilai skala bencana yang terjadi membutuhkan kebijakan nasional, bukan penanganan terpisah di setiap daerah.
Penetapan Status Darurat Bencana Nasional diyakini dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian, memudahkan pengerahan alat berat, serta memastikan bantuan tiba lebih cepat kepada masyarakat terdampak.
Organisasi ini menyatakan akan terus memantau perkembangan serta menyampaikan data terbaru kepada publik.
Baca Juga:
Purbaya Yudi Sadewa Diganti, Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan Baru
Presiden Prabowo Kena Somasi soal Tata Kelola MBG, KOSPI dan MBG Watch Soroti 43 Ribu Kasus Keracunan
6 Kabupaten/Kota di Sumut Dilanda Banjir, Langkat Paling Terdampak
Tiba di Labuan Bajo, Presiden Prabowo Subianto Langsung Terbang ke Nagekeo
Jelang Kunjungan Presiden Prabowo Temui Korban Gempa, Kapolri ke Flores
Presiden Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan, Salah Satunya Jembatan Merah Putih Presisi Takari Hasil Kerja Brimob Polda NTT
MUI Tetapkan RSI Sultan Agung Semarang Jadi Pusat Rujukan Kedokteran Tradisional Terintegrasi Syariah
vivo X500 Series Resmi Meluncur, Masuk Indonesia Kapan? Ini Jawaban vivo
Remaja Usia 12 Tahun di Maulafa-Kupang Terlibat Pencurian, Polisi Upayakan Penyelesaian Secara Damai
Cabuli Siswi SMP, Pelajar di Rote Ndao Segera Jalani Disidangkan
IHSG Hari Ini Rabu 23 September 2026 Uji Level 6.208, Simak Saham Pilihan Analis
Kebun Praktek SMKN 1 SoE-TTS Terbakar
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu 23 September 2026 Diprediksi Menguat Terbatas