Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
digtara.com -Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul banjir dan longsor besar yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Baca Juga:
Desakan ini muncul karena dampak bencana terus meluas, sementara berbagai akses vital terputus dan penanganan oleh pemerintah daerah dinilai sudah tidak memadai akibat skala kerusakan yang semakin parah.
Ketua For-JAK, Salman Mardira, menyebut kondisi di sejumlah titik telah berada pada tahap sangat memprihatinkan. Banyak warga masih terisolasi karena jalan terputus, komunikasi lumpuh, dan distribusi logistik tersendat.
Ia menegaskan bahwa intervensisi cepat pemerintah pusat dibutuhkan untuk memastikan mobilisasi sumber daya berlangsung lebih terkoordinasi.
Baca Juga:
Menurutnya, masyarakat di banyak titik terdampak masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Salman juga mengingatkan bahwa jumlah korban di lapangan berpotensi lebih besar dari laporan resmi. Terputusnya akses dan hambatan komunikasi membuat pendataan berjalan sangat lambat, yang dapat menghambat proses evakuasi dan penyelamatan.
Akses Aceh–Medan Harus Diprioritaskan
For-JAK menekankan pentingnya percepatan pemulihan jalur darat Aceh–Medan, yang menjadi nadi utama distribusi bantuan di wilayah tersebut. Kerusakan di beberapa ruas membuat pengiriman logistik dari luar daerah tersendat dan memperlambat pergerakan tim penyelamat.
Baca Juga:
"For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh–Medan. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan," tegas Salman.
Sebagai langkah strategis, For-JAK mendorong pengerahan angkutan udara secara masif untuk menembus wilayah yang benar-benar terisolasi. Daerah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Nagan Raya, hingga Aceh Tenggara dinilai membutuhkan suplai logistik lewat jalur udara karena jalur darat dan sungai tak lagi dapat digunakan.
"Penerjunan bantuan melalui udara saat ini menjadi solusi paling realistis. Banyak daerah yang tidak mungkin ditembus tanpa helikopter atau pesawat kecil," imbuhnya.
Baca Juga:Perlu Kebijakan Nasional yang Komprehensif
For-JAK menilai skala bencana yang terjadi membutuhkan kebijakan nasional, bukan penanganan terpisah di setiap daerah.
Penetapan Status Darurat Bencana Nasional diyakini dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian, memudahkan pengerahan alat berat, serta memastikan bantuan tiba lebih cepat kepada masyarakat terdampak.
Organisasi ini menyatakan akan terus memantau perkembangan serta menyampaikan data terbaru kepada publik.
Baca Juga:
Lansia Di Kupang Tewas Terseret Banjir
11 Pimpinan BAZNAS Periode 2026-2031 Terima SK Presiden Lewat Menag, Inilah Daftar Orangnya!
Pasca Banjir, Anggota Ditpolairud Polda NTT Turun Tangan Bantu Warga Bersihkan Rumah
Makassar Dikepung Banjir, 545 Warga Mengungsi
Hujan Deras Rendam Sejumlah Rumah di Belu dan Lahan Pertanian Tergenang Air
86 Keluarga di Tapanuli Utara Terima Dana Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana Banjir dan Longsor
Viral 4 Pria Todong Pistol Tukang Pangkas di Medan, 2 Oknum Polisi Dipatsus
Gara-gara Rokok, PPPK Di Kupang Bayar Denda Rp 1 Juta
Viral Pelajar Medan Seberangi Sungai Lewat Pipa Air, Pertaruhkan Nyawa Demi Sekolah
Warga Kupang Serahkan Anak Panah Ambon ke Polisi
Dua Perwira Terdakwa Kematian Prada Lucky Namo Dapat Potongan Masa Hukuman
Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Tuntas, Enam Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan
Kapal Terombang-ambing di Perairan Sikka, Tim SAR Gabungan Selamatkan Kru KM Putra Cantika