Jumat, 26 September 2025

Gus Irfan: Kemenhaj Tak Boleh Kerja Formalitas, Harus Hadirkan Kerja Nyata, Akuntabel, dan Transparan

Rakoor Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ahsan Fauzi - Kamis, 25 September 2025 09:01 WIB
Gus Irfan: Kemenhaj Tak Boleh Kerja Formalitas, Harus Hadirkan Kerja Nyata, Akuntabel, dan Transparan
Humas Kemenhaj
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan saat pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
digtara.com -Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dibawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan berkomitmen menjalankan tugas totalitas. Ia menekankan bahwa Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target.

"Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target," tegas Gus Irfan saat dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Baca Juga:

Dalam arahannya, Gus Irfan menyampaikan lima nilai utama pelayanan Kemenhaj, yaitu: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah.

Ia menekankan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun.

"Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab," jelasnya.

Menteri juga menyoroti isu kesehatan jemaah haji, khususnya terkait istithaah kesehatan, yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.

Selain itu, ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan semata urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

"Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa," ujar Menteri.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, pembangunan Kampung Haji tengah diproses untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Menteri juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, akuntabel, dan transparan.

Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya fungsi pembinaan jemaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.

Dengan niat baik dan ketulusan, Gus Irfan optimistis bahwa Kemenhaj akan mampu menjalankan amanah besar ini dengan menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna bagi bangsa dan negara. (San).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Biaya Haji Segera Turun, Kementerian Haji dan Umrah Turuti Instruksi Presiden Prabowo

Biaya Haji Segera Turun, Kementerian Haji dan Umrah Turuti Instruksi Presiden Prabowo

Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah. Menteri Baru Diharapkan Ramah, Terbuka dan Jalankan Smart Haji

Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah. Menteri Baru Diharapkan Ramah, Terbuka dan Jalankan Smart Haji

Gus Irfan, Cucu Pendiri NU, Menteri Haji dan Umrah RI Pertama

Gus Irfan, Cucu Pendiri NU, Menteri Haji dan Umrah RI Pertama

Mukernas, AMPHURI Siap Berkolaborasi dan Bersinergi untuk Mengawal Amandemen UU Haji

Mukernas, AMPHURI Siap Berkolaborasi dan Bersinergi untuk Mengawal Amandemen UU Haji

Kepala BP Haji Minta Peran dan Kontribusi Perguruan Tinggi Sukseskan Penyelenggaraan Haji 2026

Kepala BP Haji Minta Peran dan Kontribusi Perguruan Tinggi Sukseskan Penyelenggaraan Haji 2026

Ketua Komisi VIII DPR RI: Haji Lewat Jalur Laut Berat, Umrah Masih Mungkin

Ketua Komisi VIII DPR RI: Haji Lewat Jalur Laut Berat, Umrah Masih Mungkin

Komentar
Berita Terbaru