Dinilai Tak Efektif, BP Haji Bakal Hapus Sistem Multisyarikah pada Haji 2026

Oleh karena itu, Badan Pengelola Haji (BP Haji) merencanakan perubahan besar dalam sistem penyelenggaraan haji tahun depan, 2026. Mulai musim depan, BP Haji hanya akan menggunakan dua syarikah, bukan lagi delapan seperti tahun ini.

Baca Juga:

• Tok! Kementerian Haji dan Umrah Disahkan oleh DPR, Menteri Baru Segera Dilantik
• DPR RI Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Fiks Jadi Kementerian Haji dan Umrah. Singgih Januratmoko: Landasan Kuat Meningkatkan Kualitas Layanan Haji dan Umrah
• PB IKA PMII Dukung Penuh Perubahan Status Kelembagaan BP Haji Menjadi Kementerin Haji dan Umroh

"BP Haji tidak akan menggunakan multisyarikah, paling banyak dua syarikah. Jadi, nantinya ada pembanding antara satu syarikah dan syarikah yang lain," ujar Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (11/6).

Langkah ini diambil setelah BP Haji melakukan evaluasi terhadap sejumlah masalah krusial dalam pelaksanaan haji 2025, khususnya di bidang transportasi.

Jemaah Terlantar, Transportasi Kacau

Menurut Dahnil, pelanggaran kontrak alias wanprestasi banyak dilakukan oleh pihak syarikah. Salah satu yang paling fatal terjadi pada layanan bus dari Arafah ke Muzdalifah hingga Mina.

"Ada jemaah Indonesia yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena tidak ada bus, atau harus menunggu lama dari hotel ke Arafah," katanya.

Tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multisyarikah, dengan total delapan perusahaan yang dikontrak Kementerian Agama untuk melayani jemaah haji. Namun sistem ini justru dinilai memperparah kekacauan.

Dahnil menilai skema tersebut memunculkan persaingan tidak sehat di antara penyedia layanan. Akibatnya, kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah malah menurun.

Tak hanya soal transportasi, distribusi katering juga menjadi sorotan. Menurut Dahnil, banyak penyedia makanan yang tidak memenuhi standar layanan dan bahkan mangkir dari tanggung jawab.

"Ini wanprestasi yang jelas merugikan jemaah," ujarnya.

Dahnil mengungkap, masih ditemukan kasus di mana penyedia katering tidak mengirim makanan selama dua hari terakhir dan hanya menggantinya dengan uang tunai, bukan makanan yang dijanjikan.

Data Jemaah Kacau, Salah Kamar hingga Salah Hotel

Masalah lain yang ikut mencuat adalah soal pendataan jemaah. Ia menyebutkan masih banyak jemaah yang ditempatkan di hotel atau kamar yang salah karena kekacauan dalam sistem data.

"Itu akibat kekacauan pendataan dari pihak kita di Indonesia, dan ini harus segera dibenahi," tegasnya.

Ke depan, BP Haji akan fokus membenahi sistem, mulai dari penyederhanaan mitra layanan hingga memperketat pengawasan agar hak-hak jemaah benar-benar terjamin. (San).