Bawa Narkoba Jenis Shabu, Pemuda di Alor Diamankan Polisi

digtara.com - SRSO (26), warga Kabupaten Alor, NTT ditangkap polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Alor.

Baca Juga:

• Berduka Atas Meninggalnya Dokter Icha, Dokter di NTT Kenakan Pita Hitam Sepekan
• Tipu WNA Soal Jual Beli Sepeda Motor, Pria Warga Kabupaten TTU Dibekuk Resmob Polresta Kupang Kota
• Semester Pertama 2026, Polda NTT Ungkap 22 Kasus Narkoba

Ia ditangkap saat polisi melakukan patroli di wilayah hukum Kabupaten Alor akhir pekan lalu.

"Satuan Reserse Narkoba Polres Alor berhasil mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang terjadi di wilayah Kabupaten Alor," ungkap Kapolres Alor, AKBP Supriadi Rahman saat dikonfirmasi Rabu (31/7/2024).

Penangkapan ini bermula saat personil Satuan Resnarkoba melakukan patroli di kawasan Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya.

Saat itu polisi melihat SRSO yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan dengan membonceng seorang temannya.

Karena merasa curiga, personel Satuan Resnarkoba kemudian menghentikan kendaraan tersebut.
Polisi lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.

Di dalam jok sepeda motor yang dikendari SRSO (26), petugas menemukan satu bungkusan kertas putih yang didalamnya terdapat satu plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu.

Kemudian SRSO beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Alor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Diakui Kapolres kalau barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut mempunyai berat bruto seberat 0,2 gram.

Setelah itu barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai Pemeriksaan Obat dan makanan (BPOM) Kupang.

"Didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Satuan Resnarkoba Polres Alor tersebut positif mengandung metamfetamin," ujarnya.

Terpisah, Kasat Reserse Narkoba Polres Alor, AKP Yohanes Sedu Dore menegaskan kalau SRSO melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang momor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar," tandasnya.