Perguruan Tinggi Harus Siapkan Sistem Peringatan Dini Paham Radikalisme

digtara.com | AMBON – Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku, diminta untuk segera menyiapkan sistem peringatan dini guna menangkal paham radikalisme dan terorisme. Hal itu dibutuhkan karena paham tersebut kini mulai merambah hingga ke perguruan tinggi.

Baca Juga:

• ASPI Gelar Seminar Kesejahteraan Itik Petelur di Yogyakarta, Dorong Praktik Pemeliharaan Bebas Sangkar
• Gubernur Andra Soni Berkomitmen Jadikan Banten sebagai Destinasi Utama Wisata Muslim
• FEB USU Gelar Seminar Nasional "Nvidia Powers the World's AI & Yours", Bahas Peran AI dalam Kewirausahaan

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Negeri Ambon, Saidin Ernas dalam seminar sehari yang digelar Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon, Jumat (9/8/2019).

Menurutnya, di daerah lain mungkin hal tersebut dianggap biasa saja, namun khusus di Ambon dan Maluku perlu ada sistem peringatan dini untuk memastikan bahwa kampus perguruan tinggi tidak mudah terpapar paham radikalisme.

Kata Saidin, data dan pendekatan dalam penanganan dan pencegahan aksi radikalisme dan terorisme menunjukkan, Maluku selama ini dianggap sebagai salah satu titik panas simpul kekerasan di Indonesia, karena berkaca dari sejarah konflik yang melanda provinsi tersebut pada 1999.

“Tetapi dalam konteks terorisme dan radikalisme sendiri itu merupakan masalah berbeda yang perlu dilihat secara cermat dan mendalam,” jelasnya.

Dia mengakui, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun oleh The Habibie Center misalnya tidak memperlihatkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Namun, perlu terus diwaspadai mengingat perkembangan paham radikalisme selalu tumbuh dari fenomena yang kecil berkembang menjadi luas.

“Banyak mendapat informasi dari beberapa dosen Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon tentang perubahan perilaku kalangan mahasiswa mereka, yang cenderung menunjukkan sikap-sikap lebih eksklusif dan radikal,” tuturnya.

Tak hanya itu, bahkan belakangan mereka mengeksploitasi masalah lainnya hingga ke tingkat menganggap orang-orang lain sebagai kafir dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah mengkhawatirkan meskipun dalam jumlah masih sangat kecil.

Untuk itu, perlu mencari tahu siapa kelompoknya serta aktor yang memiliki jaringan ke kampus. Sebab, umumnya mereka mengembangkan jejaring keluar dan berhubungan dengan pihak yang disebut sebagai mentor.

Para pemimpin perguruan tinggi di Maluku selama ini kerap melakukan pendekatan sangat struktural dan tidak bisa melihat dinamika sosiologis kalangan mahasiswanya.

Kedepan perlu dilakukan riset lebih intensif dan komprehensif, untuk membaca fenomena radikalisme yang mulai merebak di kalangan kampus di Maluku, dan kemudian ditentukan langkah-langkah penanganan yang perlu segera dilakukan kalangan perguruan tinggi.

Sedangkan dalam jangka pendek, menurutnya, perlu ada sinergitas antara pimpinan perguruan tinggi dan kelompok kepentingan yang selama ini menangani program-program radikalisasi, guna memastikan jaringan yang terbangun serta indikasi perkembangannya di kalangan kampus di Maluku.

Langkah-langkah yang dilakukan bisa bersifat preventif dan jika sudah ada fakta yang membuktikannya maka perlu dilakukan langkah bersifat kuratif untuk membersihkannya.

“Pendekatan yang digunakan selama ini yakni menghindari persoalan dan tidak menyelesaikan masalah. Ini ibarat sakit demam tetapi tidak meminum antibiotik untuk menangkal bibit penyakitnya,” tandasnya.

[AS]