Buruh di Sumut Tolak Peringatan MayDay Versi Pemerintah

digtara.com | MEDAN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan sikap mereka menolak setiap pelaksanaan peringatan hari buruh internasional (MayDay) yang difasilitasi pemerintah. Baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun unsur pemerintah lainnya.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu dikatakan Ketua FSPMI Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, saat menggelar jumpa pers persiapan MayDay 1 Mei 2019 di Medan, Senin (29/4/2019).

Willy mengatakan, mereka menolak peringatan MayDay yang difasilitasi pemerintah lantaran kegiatan itu dinilai menghabiskan biaya yang sia-sia untuk kegiatan hura-hura semata. Seperti berjoget dengan musik dan iming-iming pembagian hadiah untuk para buruh. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan di hari buruh yang memiliki sejarah kelam dalam meraih kesejahteraan buruh.

“Buruh Sumut khususnya belum sejahtera bahkan upah buruhnya dalam kurun 6 tahun terakhir tertinggal jauh dari daerah lain, belum carut marut tentang masalah ketenagakerjaan yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah Sumut dalam hal ini Disnaker setempat,”sebut Willy.

Willy menegaskan, hampir di setiap MayDay, Pemprov Sumut dan kepala daerah kabupaten kota di Sumut, sibuk membuat kegiatan may day dengan hura-hura. Padahal praktiknya pemerintah itu sendiri masih abai atau tidak peduli akan hak, nasib, dan kesejahteraan buruh.

“Jadi kita akan tetap turun aksi, tidak akan ikut acara yang kami anggap, meninabobokan kaum buruh ini ” tegas Willy.

Willy mengungkapkan, pada peringatan MayDay nanti, sebanyak 2000 buruh massa buruh FSPMI dari Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhan Batu Raya, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal serta Kota Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan.

“Untuk tema aksi kali ini kita adalah, Kesejahteraan Buruh – Demokrasi Jujur Damai,”jelas Willy.

Untuk tuntutan, lanjut Willy, aksi para buruh kali ini, menyatakan penolakan terhadap upah murah, cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Selain itu buruh juga minta dinaikan KHL Menjadi 84 item. Hapus outsourcing – pekerja kontrak, tingkatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi buruh, turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako.

“Kami juga meminta agar Gubernur Sumut memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumut,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Sumut melalui Disnaker Sumut diminta segera menyelesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut yang bertahun tahun tidak terselesaikan di antaranya, kasus buruh PT. Perkebunan Sumatera Utara (Batu Bara), PT Karya Delka Maritim (Belawan).

Willy berharap, pada aksi mereka nanti, Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara dapat hadir di tengah tengah massa buruh.

“Kita harap Gubernur Sumut hadir di aksi kita nanti, agar dia mendengar langsung kasus kasus buruh di Sumut. Ke depan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh Sumut khususnya, kalau beliau tidak hadir, berarti kita anggap ia tidak berempati pada kaum buruh” tutup Willy.

[AS]