Pemerintah Beli 3 Kapal Selam Korsel Senilai Rp14,4 Triliun

digtara.com | SEOUL – Pemerintah Indonesia membeli tiga unit kapal selam dari Korea Selatan, serta puluhan unit tank dari BUMN. Pembelian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam negeri.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kontrak pengadaan tiga kapal selam itu bernilai USD1,02 miliar atau senilai Rp14,4 triliun (kurs Rp14.100 per dolar AS). Sedangkan nilai pembelian alutsista dan pengadaan konstruksi yang bekerja sama dengan BUMN mencapai masing-masing USD1,4 miliar dan Rp2,1 triliun.

Dilansir Koreatimes, kesepakatan itu diteken firma Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering bersama Pemerintah Indonesia. Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korsel juga hadir dalam transaksi tersebut yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Kapal selam yang dipesan Indonesia merupakan tingkat lanjutan dari versi Type 209 yang memiliki bobot 1.200 ton yang digunakan militer Korsel. Kapal selam itu akan memiliki bobot 1.400 ton. Type 209 merupakan kelas kapal selam tempur berdaya listrik diesel.

Kapal selam itu dapat menampung 40 kru dan memiliki daya hancur yang hebat, dari kemampuan melepaskan torpedo, ranjau, hingga peluru kendali (rudal). Indonesia akan mulai menerimanya delapan tahun yang akan datang atau pada 2026.

Daewoo sebelumnya pernah menerima pemesanan pembuatan kapal selam dari Indonesia pada 2011. Kepala DAPA Wang Junghong menyambut baik kerja sama itu.

“Kedua negara menekan kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya.

Jung-hong juga meminta dukungan Pemerintah Indonesia dalam program joint venture pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Indonesia merupakan mitra kunci Korsel dalam kebijakan baru pemerintahan Presiden Moon Jaein yang ingin memperkuat pengaruh, kehadiran, dan kerja sama bersama negara di area selatan.

Sementara itu, penandatanganan pengadaan alutsista baru-baru ini melibatkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Dahana. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, total yang ditandatangani ada 25 kontrak.

Meliputi alutsista dan pengadaan alat konstruksi untuk Kemhan RI dengan nilai USD1,4 miliar dan Rp2,1 triliun. Beberapa kontrak pengadaan di antaranya tank harimau dan kendaraan tempur 8×8 Cobra, amunisi, senjata ringan, dan lainnya.

Juga pengadaan helikopter Super Puma PT DI. “Ini komitmen kuat pemerintah untuk pengadaan secara cepat dan akun tabel untuk menyerap anggaran,” kata Menhan seusai penandatanganan kontrak di Aula PT Pindad, Kota Bandung, Jumat 12 April 2019 kemarin.

Ryamizard meminta Sekjen Kemhan bisa melakukan penyerapan anggaran secara cepat dan tepat sasaran untuk dukung alutsista. Namun, pengadaan alutsista tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman saat ini.

“Karena ancaman nyata dialami negara-negara di dunia sehingga perlu perhatian serius, misalnya teroris, narkoba, bencana alam. Ini perlu strategi bersama. BUMN harus dukung pembangunan alutsista ini sehingga kita tidak dipandang sebelah mata oleh dunia,” ucapnya.

Direkrut Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, proyek ini menjadi pemesanan tercepat yang pernah ada. Dua produk yang cukup mencolok untuk pemesanan ini adalah tank harimau dan kendaraan 8×8 dengan jumlah unit sekitar 18 hingga 20. Rencananya, proyek tersebut bakal diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.

[KRT/AS]