Kajati Kawal Anggaran Korona, Jaksa Agung: Para Jaksa Jangan Main-main !

digtara.com – Terkait relokasi APBD untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Utara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto memerintahkan seluruh Kejaksaan Negeri se Sumut untuk mengawal dan memberi pendampingan hukum refocusing.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Kajati Sumut Amir Yanto mendelegasikan kordinasi pendampingi itu kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Mangasi Situmeang untuk menindaklanjuti Surat Edaran JAM Datun

Nomor 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.

Asdatun Kejati Sumut Mangasi Situmeang atas perintah Kajati Amir Yanto menerbitkan surat Nomor 13.05 L.2.6/GS.2.05/2020 yang dtujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se Sumut untuk selalu berkordinasi dan memberi laporan dalam pendampingan hukum percepatan penanganan Covid 19.

Kajati Sumut dalam surat itu menginstruksikan untuk memberikan pendampingan hukum dalam rangka revisi anggaran, penyaluran bantuan dan pengadaan barang atau jasa termasuk di masa pandemic.

Sementara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi Jaksa

Pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance)

“Terhadap refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19,” kata Asdatun Mangasi Situmeang.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar jajarannya tak main-main dalam melakukan upaya pendampingan hukum anggaran Corona ini.

Burhanuddin tak segan-segan akan menindak tegas jika didapati jaksa yang melanggar hukum.

“Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan,”

“Atau pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi,”ucapnya.

Arahan tersebut disampaikan Burhanuddin lewat video conference di kantornya kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk refocusing anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020.