Oknum TNI Diduga Siksa Pekerja Pabrik CPO di Langkat, KontraS Sumut : Arogansi BKO Selesaikan Permasalahan Kerap Terjadi

Digtara.com – Kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI AU yang menyiksa tiga orang sekuriti dan seorang pekerja limbah di pabrik CPO PT Jaya Palma Nusantara (JPN) yang berada di Lingkungan VI Kolam Luar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Minggu (19/2/23) lalu, mendapat perhatian dari KontraS Sumut.

Baca Juga:

• Dinkes dan BKD Langkat Bantah Tudingan Pungli: Proses Kenaikan Jabatan Sesuai Regulasi Nasional
• Ketua DPRD Sumut Sambut KoJAM Dalam Kolaborasi Pemberitaan
• Mahasiswa di Kupang Ditemukan Tewas Gantung Diri, Sebelum Tewas, Korban Sempat Minta Uang Beli Pulsa

Koordinator KontraS Sumut, Rahmat Muhammad, saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/23) mengatakan, dari hasil Investigasi di lapangan, mendapati bahwa ada dua oknum anggota TNI yang bertugas sebagai pengawas atau sedang BKO di perusahaan pengolahan CPO PT Jaya Palma Nusantara, menyiksa empat pekerja.

Penyiksaan yang dimaksud ialah dengan cara memukul, menunjang, dan mencambuk tubuh bagian belakang korban dengan benda tali sling. Akibatnya tubuh korban mengalami luka sabetan dibagian punggung, muka lebam dan bibir atas pecah.

Rahmat menilai bahwa dalam beberapa praktik
pengamanan dengan kekerasan oleh oknum TNI maupun oknum polisi yang bertugas sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO) perusahaan memang kerap menimbulkan permasalahan.

“Mereka kerap kali mengedepankan kekerasan yang menyebabkan korban luka, dan bahkan berujung kematian. Praktek pengamanan dilapangan sangat serampangan, tidak ada mekanisme hukum jika terjadi permasalahan. Semisal, pencurian diareal perusahaan, dibeberapa kasus terduga pelaku ditangkap dan dieksekusi ditempat, dan itu sangat disayangkan,” ujar Rahmat.

Lanjut Rahmat jika terjadi suatu peristiwa pidana di areal perusahaan, maka gunakan saja menkanisme hukum yang ada. Tangkap atau laporkan pelakunya ke polisi agar dikenakan mekanisme pidana sebagaimana mestinya. Bukan eksekusi secara brutal dilapangan.

“Kasus kekerasan oleh BKO dari TNI atau Polri juga pernah beberapa kali terjadi, sebagai contoh adalah korban Naek Efendi Rambe yang meninggal karena penembakan yang terjadi
pada tahun 2022 lalu di Labuhan Batu Selatan. Korban ditembak mati oleh BKO dari kepolisian atas tuduhan pencurian sawit di areal perkebunan milik PT Tapian Nadenggan, di Labuhanbatu Selatan (Labusel) Sumatera Utara (Sumut),” ujar Rahmat.

Lebih jauh, Rahmat menambahkan bawa Adanya BKO yang bertugas ngepom di perusahaan, seolah menjadi bisnis pengamanan oleh TNI maupun Kepolisian dalam bentuk lain.

“Konsekuensinya TNI dan Polri mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan diareal perusahaan. Dan sayangnya dilapangan mereka seolah lebih memiliki kuasa dibandingkan dengan pengamanan swakarja (satpam),” ujar Rahmat.

“Penyiksaan terhadap tiga security PT Jaya Palma Nusantara mengisyaratkan bahwa BKO memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan Scurity yang bertugas. Dibeberapa laporan
yang kami terima eksekusi terhadap terduga pelaku kejahatan justeru dipimpin langsung oleh BKO,” sambungnya.

Atas adanya tindakan penyiksaan terhadap tiga sekuriti PT Jaya Palma Nusantara dan seorang pekerja limba pabrik, Rahmat
menegaskan bahwa KontraS Sumut siap mendampingi memberikan pemulihan dan upaya pencarian keadilan untuk para korban.

Sedangkan itu kedua oknum BKO harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.

“Selain itu, harus ada evaluasi baik ditubuh TNI maupun Polri dalam menugaskan anggotanya sebagai BKO. Penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur justru telah mencoreng citra
kedua instansi ini. Kedepan, KontraS berharap pengamanan diareal bisnis harus berjalan humanis, oleh karena fungsi satpam atau sekuriti harus dikuatkan sebagai badan penegak peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya,” tutup Rahmat.