Kasus Dugaan Dokter Suntik Vaksin Kosong, Praktisi Hukum: Serahkan ke MKDKI Bukan Digiring ke Pidana

digtara.com – Akhir-akhir ini merebak kasus dugaan suntik vaksin kosong kepada anak sekolah di Kota Medan. Praktisi Hukum Kesehatan Muhammad Joni SH MH menilai kasus ini tak seharusnya langsung dibawa ke ranah pidana, namun lebih dulu diperiksa berdasarkan norma kedokteran.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Dokter G yang mengabdi pada profesi dan program kedaruratan vaksinasi, mestinya diperiksa lebih dahulu dengan norma disiplin kedokteran,” kata Praktisi Hukum Kesehatan Muhamamd Joni, SH, MH, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/1).

Muhammad Joni menegaskan demi menjaga kemuliaan profesi, dokter terikat 3 norma sekaligus: norma etik, norma disiplin dan norma hukum, seperti pendapat Mahkamah Konstitusi (MKk RI dalam Putusan Nomor 14/PUU-XII/2014, angka 3.14). Belaku untuk siapa? Semua dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis/sub spesialis.

“Sebab itu, andaipun dokter diduga ada lalai dalam tugas medisnya, tak beralasan serta merta dibawa ke ranah hukum pidana. Batu ujinya adalah standar pelayanan medis dan norma disiplin kedokteran yang merupakan lex spesialist,” tegas Joni.

Menurut Muhammad Joni, ada otoritas profesi kedokteran yang menangani persoalan itu yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam naungan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia).

Ataupun, jika diduga kelalaian norma etika, percayakan kepada mekanisme MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) di bawah naungan IDI (Ikatan Dokter Indonesia).

“Dalam hal kelalaian medis kepada dokter ataupun dokter gigi, penanganan hukum pidana adalah upaya terakhir (the last resort). Jangan ujug-ujug di bawa ke ranah pidana,” kata Muhammad Joni.

Muhammad Joni menyatakan, secara yuridis-konstitusional, pelayanan kesehatan adalah tanggungjawab Negara (vide Pasal 28H ayat 1 UUD 1945), yang bekerja di garda terdepan dikerjakan oleh dokter anggota IDI.

“Sebab itu, beralasan hukum negara termasuk Pemerintak dan Pemda cq.Pemko Medan memberikan perlindungan kepada dokter. Perlindungan hukum adalah hak dokter. Bukan menggiring mekanisme pidana,” ujarnya.

Diketahui, Direktorat Reskrimum Polda Sumut sudah memeriksa lima saksi dalam kasus tenaga kesehatan yang diduga menyuntik vaksin kosong kepada siswa sekolah dasar di Kecamatan Medan Labuhan.

Hal itu disampaikan Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Belawan AKBP Faisal RH, Ketua IDI Sumut Ramlan dan Ketua IDI Kota Medan Wijaya, Jumat (21/1).

“Sudah dilakukan gelar perkara. Lima orang saksi terdiri dari 3 orang tim tenaga kesehatan, orang tua, dan penginput data peserta vaksinasi sudah dimintai keterangan sebagai saksi,” katanya.

Tatan mengungkapkan, Polda Sumut bersama Polres Belawan, Labfor Polda Sumut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Kota Medan, tengah mendalami kasus yang viral di media sosial tentang adanya tim medis yang memberikan vaksin kosong kepada siswa sekolah dasar saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun pada Senin (17/1) lalu di SD Wahidin, Kecamatan Medan Labuhan.

“Kami sampaikan prosesnya masih berjalan dengan melibatkan beberapa ahli, labfor, dalam menganalisa dan melakukan perbandingan tentang video viral tenaga kesehatan menyuntik vaksin kosong kepada siswa itu,” ungkapnya.

Tatan menerangkan, dalam kasus viral itu Polda Sumut bersama Polres Belawan telah menyita barang bukti berupa jarum suntik bekas, daftar agenda peserta vaksinasi, serta rekaman video saat pelaksanaan vaksinasi.

“Tentunya dalam mengungkap kasus ini, Polda Sumut dan Polres Belawan akan bersinergi dengan Pemerintah Sumatera Utara, Pemko Medan dalam mendukung program pemerintah pusat percepatan vaksinasi,” katanya. (wol)