Ironis, Edy Rahmayadi Lantik Dewan Pengawas Yang Disebutnya Tak Berkualitas

digtara.com | MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengaku sangat miris dengan sikap tidak konsisten yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait pengangkatan dewan pengawas BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikannya terkait pelantikan 3 orang dewan pengawas PDAM Tirtanadi yakni Ir Silmi MT, Ikbal Hanafi Hasibuan dan Hj Sabrina Senin (18/2/2019).

Baca Juga:

• Edy Rahmayadi Umumkan Kelahiran Cucu Kedua Diberi Nama dengan Makna Mendalam
• Bobby Nasution Mau Beli PSMS Medan
• PSMS Medan Dijual! PT KMI AJukan 2 Syarat untuk Membelinya

Pelantikan ini merupakan akhir dari proses seleksi yang sempat memunculkan berbagai pertanyaan karena Gubernu Sumatera Utara membuka lagi seleksi yang baru saat tim seleksi yang dibentuknya sebelumnya sudah menghasilkan peserta hingga tahap 22 besar. Kepada beberapa media massa, Edy mengaku hal itu dilakukan karena 22 calon dewas yang lolos masih belum memenuhi standar kualitas seperti yang diinginkannya.

Akan tetapi satu nama yang dilantiknya kemarin justru merupakan nama yang masuk dalam daftar 22 calon peserta yang sebelumnya disebutnya belum memenuhi standart kualitas seperti yang disebutkannya tersebut.

“Dia menginginkan PDAM Tirtanadi berjalan bersih, namun dia sendiri mempraktekkan hal-hal yang tidak bersih,” kata Sutrisno Pangaribuan, Selasa (19/2/2019).

Sutrisno menyebutkan, hal ini terjadi karena Edy Rahmayadi masih kebingungan dalam mengakomodir berbagai kepentingan politik di Sumatera Utara. Ia yakin hal ini juga berkaitan dengan kepentingan terhadap para pendukungnya pada Pilgubsu 2018 lalu.

“Ini artinya beliau lagi bingung mengakomodir hasil seleksi oleh tim seleksi dilakukan oleh sekda dan mengakomodir kepentingan tim suksesnya,” katanya, Selasa (19/2/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pelantikan terhadap orang yang sebelumnya disebutnya belum memenuhi aspek kualitas yang diinginkannya merupakan contoh yang buruk dalam tata kelola pemerintahan.[JNI]