Kabaharkam dan Ahok Bahas Pengamanan Kebocoran Distribusi BBM Pertamina di Laut

Digtara.com | JAKARTA – Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membahas perencanaan pengamanan operasional Pertamina di Laut, untuk mengantisipasi kebocoran distribusi BBM.

Baca Juga:

• Stok BBM Nasional Aman, Pertamina Pastikan Cadangan Energi Bisa Bertahan Hingga 35 Hari
• Pertamina Jelaskan Soal Stok BBM 20 Hari: Bukan Hanya Cukup 20 Hari, Tapi Bisa Hadapi Lonjakan Konsumsi
• Warga Serbu SPBU, Pertamina Pastikan Stok BBM Aman dan Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying

Pertemuan dilakukan di ruang kerja Kabaharkam Polri, Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Ahok menyampaikan pengamanan bisa dilakukan dengan cara melekat di kapal-kapal pertamina maupun pengamanan hingga ke desa-desa. Dimana ada program 1 Desa 1 SPBU Pertamina, yang sebelumnya sudah dibahas oleh kedua pihak. “Perlu kerja sama dengan pihak Baharkam dalam melakukan pengawalan untuk mengantisipasi kebocoran dalam pendistribusian. Baik pendistribusian BBM maupun pipa bawah laut,” katanya.

Ia menjelaskan Pertamina membutuhkan bantuan pengamanan dari Baharkam Polri. Karena akibat dari kebocoran tersebut negara sangat dirugikan.

Untuk anggarannya, beber Ahok, anggaran pengadaan personel akan dibebankan kepada Baharkam Polri. Sementara Pertamina akan mendukung kebutuhan peralatan teknis untuk personel Polri di lapangan.

“Kerugian negara sangat tinggi akibat kebocoran tersebut, Untuk itu perlu sinergitas dengan Kepolisian terkait keamanan operasional Pertamina di wilayah laut,” ucap Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ahok datang ke Baharkam Polri didampingi Condro Kirono, Dicky S, Lelin Aprianto (SVP HSSE), Brahmantya SP (VP Stakeholder Relations), dan Muhammad Baron (Manager Institutional Relations).

Sementara itu, Kabaharkam menyambut positif kerja sama yang akan dibangun, dimana sudah tugas Polri untuk menyelamatkan uang negara. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan dalam negeri dan mendukung penuh setiap program pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bila ada oknum Polri di lapangan yang bermain, saya pastikan ada sanksi yang diberikan yakni pencopotan jabatannya. Dan dari pihak pertamina juga begitu, kalau ada yang bermain akan kita pidanakan,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan banyak peluang untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan apabila semua pihak bisa berjalan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, negara maju dan rakyat akan makmur.

“Semuanya harus bersinergi untuk mengamankan objek vital nasional dan objek tertentu baik di darat dan laut. Semua itu untuk satu tujuan, rakyat sejahtera,” bebernya.

Salah satu caranya dengan memberikan data penyewa kapal yang dilakukan oleh Pertamina agar Polri mengawasi pemilik, rute sehingga dapat termonitor, ujar Agus.

Dalam kesempatan ini, Kabaharkam Polri didampingi oleh Kakorsabhara, Kakorbinmas, Kakorpolairud, Dirsamapta Korsabhara, dan Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri.

(Put)