Pajak E-Commerce Mulai Berlaku 1 Agustus 2026, Siapa yang Wajib Bayar dan Bagaimana Mekanismenya?

digtara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce mulai 1 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sharia Financing Forum 2026, Cara Bank Indonesia Cari Solusi Penguatan Ekonomi UMKM
• Ikut Bazar UMKM, Binaan Kanwil Ditjen Pas NTT Pamerkan Produk Warga Binaan
• Bazar UMKM HUT Bhayangkara ke-80 Hadirkan Aneka Hiburan

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 dan bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pelaku industri mengingatkan perlunya sosialisasi yang masif serta integrasi data agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk potensi pajak berganda.

Bukan Pajak Baru

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

Melalui aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang yang melakukan transaksi melalui platform digital.

Dengan kata lain, perubahan yang dilakukan hanya pada mekanisme pemungutannya, bukan menambah jenis pajak baru bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

• Sharia Financing Forum 2026, Cara Bank Indonesia Cari Solusi Penguatan Ekonomi UMKM

Marketplace yang Ditunjuk

Pada tahap awal, terdapat empat platform e-commerce yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak, yaitu:

• Shopee

• Tokopedia

• Lazada

• Blibli

Pemerintah menyatakan jumlah platform yang ditunjuk dapat bertambah seiring implementasi kebijakan.

Siapa yang Dikenai Pajak?

Kebijakan ini berlaku bagi pedagang dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha, yang melakukan penjualan melalui marketplace.

Namun tidak seluruh pedagang otomatis dikenai pemungutan pajak.

Pemerintah memberikan pengecualian kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Sementara pedagang dengan omzet di atas batas tersebut akan dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Ikut Bazar UMKM, Binaan Kanwil Ditjen Pas NTT Pamerkan Produk Warga Binaan

Berlaku Mulai 1 Agustus 2026

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan implementasi pemungutan pajak melalui marketplace dimulai secara efektif pada 1 Agustus 2026.

Marketplace yang telah ditunjuk nantinya akan memotong pajak sesuai ketentuan terhadap transaksi yang memenuhi persyaratan.

Potensi Pajak Berganda Jadi Sorotan

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan pentingnya integrasi data agar pelaku usaha yang memiliki toko offline dan toko online tidak dikenai pajak dua kali atas penghasilan yang sama.

Menurutnya, apabila pelaku usaha telah memenuhi kewajiban pajak melalui usaha offline, maka sistem harus mampu mengidentifikasi transaksi tersebut sehingga tidak terjadi pemungutan ganda.

Ia juga menilai integrasi data lintas platform menjadi kebutuhan penting mengingat banyak pelaku usaha memiliki toko di lebih dari satu marketplace.

Pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal dinilai dapat membantu pemerintah menghitung total omzet pelaku usaha secara akurat.

Baca Juga:

• Sharia Financing Forum 2026, Cara Bank Indonesia Cari Solusi Penguatan Ekonomi UMKM

Pelaku Industri Minta Sosialisasi Diperkuat

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman para penjual.

Ketua Umum idEA, Budi Primawan, berharap pemerintah memperbanyak kegiatan sosialisasi, menyediakan panduan yang mudah dipahami, serta menghadirkan layanan bantuan yang responsif agar pedagang memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak.

Menurutnya, banyak pelaku usaha digital, khususnya UMKM, masih membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang dikenai pajak, bagaimana proses pemotongan dilakukan, serta dokumen yang harus disiapkan.

Apindo Dorong Pendampingan UMKM

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mendukung penerapan kebijakan tersebut, namun meminta pemerintah memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM.

Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Walla, menilai peningkatan omzet belum tentu diikuti kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

Karena itu, selain menerapkan kebijakan perpajakan, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi keuangan, kemampuan administrasi usaha, serta memperluas akses terhadap layanan konsultan pajak bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurutnya, kombinasi antara kepastian regulasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha akan membantu menciptakan sistem perpajakan digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.