Andi Arief: Tragis, KLB Deliserdang Gagal Daftar!

digtara.com – Andi Arief kembali bersuara lantang terkait kubu pengurus hasil KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief itu menganggap kubu Moeldoko telah gagal mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Andi menyampaikannya melalui unggahan di akun twitternya @AndiArief_ID seperti dilihat Suara.com – jaringan digtara.com – Selasa (16/3/2021).

Andi menganggap gagalnya kubu Moeldoko daftar ke Kemenkumham sebagai kejadian tragis. Ia menyebut, bahwa kubu Moeldoko sudah gagal dua kali yakni gagal melakukan kudeta dan terbaru gagal dalam mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

“Tragis, KLB Deliserdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elekrronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik,” cuit Andi, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut, Andi mengklaim pihak Moeldoko sudah gagal dalam mendaftarkan ke Kemenkumham secara elektronik. Ia menilai ada persyaratan yang dianggap kurang.

Klaim Sudah Daftar

Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko mengklaim kembali telah mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham, pada Senin (15/3) kemarin. Jhoni Allen Marbun selaku Sekjen partai datang langsung untuk mendaftar.

Salah satu penggagas KLB Demokrat Deliserdang, Ilal Ferhard menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, kubu Moeldoko sudah mendaftarkan hasil KLB Deliserdang sejak Senin kemarin.

“Sudah kemarin (mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham),” kata Ilal kepada Suara.com, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, proses pendaftaran ke Kemenkumham tersebut dilakukan langsung oleh Sekjen Demokrat kubu Moeldoko yakni Jhoni Allen. Jhoni ditemani oleh sejumlah kader yang lainnya.

Belum diketahui apakah hasil KLB tersebut diterima langsung oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham atau tidak.