Program SPELING Antarkan Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik, Anggota DPRD Jateng Abdul Hamid Minta Fokus Peningkatan Kualitas d

digtara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Ajak Komunitas Jaga Cagar Budaya
• Hindari Ancaman Inflasi Jelang Naturu, Sarif Kakung Minta Pemda Fokus Waspadai Harga Pangan
• Sarif Kakung: Penyandang Disabilitas Memiliki Hak yang Sama dengan Warga pada Umumnya Dalam Pelayanan Publik

Capaian ini didukung oleh keberhasilan program SPELING (Spesialis Dokter Keliling) yang berhasil menjangkau 790 desa/kelurahan di 35 kabupaten/kota, melayani lebih dari 80.000 jiwa.

Menanggapi pencapaian ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, memberikan apresiasi tinggi dan menyebut penghargaan ini adalah capaian yang baik sebagai bukti nyata komitmen Pemprov Jateng di bidang kesehatan.

"Kami dari Fraksi PKB DPRD Jateng sangat mengapresiasi capaian ini. Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik ini adalah cermin dari kerja keras dan kolaborasi apik antara Dinas Kesehatan Provinsi, Pemkab maupun Pemkot, serta seluruh tenaga kesehatan di lapangan," tegas Abdul Hamid, Rabu (3/12/2025).

Baca Juga:

• Hindari Ancaman Inflasi Jelang Naturu, Sarif Kakung Minta Pemda Fokus Waspadai Harga Pangan

Ia memberikan penekanan fundamental, Perlu digarisbawahi, kesehatan bukan sekadar program, melainkan layanan dasar yang merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

"Program seperti Speling telah membuktikan bahwa kita mampu menghilangkan disparitas layanan antara daerah perkotaan dan desa-desa yang jauh dari akses publik pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah ini menekankan bahwa Pemprov Jateng harus menjadikan momentum penghargaan ini sebagai pelecut untuk melangkah lebih jauh, berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pertama, penguatan dan upskilling sumber daya manusia (SDM) kesehatan di garis depan. Pemprov didorong untuk memaksimalkan program transfer ilmu yang sudah ada dalam SPELING dari dokter spesialis kepada dokter umum di Puskesmas. Hal ini harus diperluas melalui pelatihan dan sertifikasi berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKDK) dan Puskesmas, demi memastikan pelayanan primer terintegrasi berkualitas.

Kedua, penataan dan optimalisasi aset layanan kesehatan di daerah. Pemprov harus memastikan bahwa setiap Puskesmas, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memanfaatkan otonomi pengelolaan keuangannya untuk melengkapi dan memelihara fasilitas dan alat kesehatan yang sesuai standar. Penataan fasilitas ini krusial agar seluruh Puskesmas mampu memberikan layanan primer terintegrasi berbasis kluster secara maksimal.

Ketiga, fokus pada intensifikasi upaya preventif dan promotif berbasis data. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan SPELING harus diintegrasikan lebih dalam dengan data posyandu siklus hidup aktif. Data ini digunakan untuk memetakan dan menindaklanjuti secara proaktif kasus-kasus rentan di masyarakat, seperti skrining TBC, deteksi dini kanker (payudara dan serviks), serta pemantauan kesehatan ibu hamil (ANC) sedrta penderita Anemia pada kalanagan remaja guna membangun generasi Jateng yang sehat sejak dini dan mereduksi angka kesakitan yang menjadi faktor kemiskinan.

Baca Juga:

• Sarif Kakung: Penyandang Disabilitas Memiliki Hak yang Sama dengan Warga pada Umumnya Dalam Pelayanan Publik

Di akhir pernyataanya, sekretaris DPD KNPI Jateng ini secara tegas menyoroti aspek dukungan finansial sebagai prasyarat utama agar layanan unggulan ini tidak terhenti.

"Semua strategi dan program unggulan ini, mulai dari penguatan SDM hingga pengadaan fasilitas, membutuhkan fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah anggaran yang cukup," tegas Abdul Hamid.

"Oleh karena itu, kami di Komisi E akan terus mengawal dan memastikan bahwa alokasi anggaran kesehatan, baik dari APBD Provinsi maupun dukungan Pusat, benar-benar memadai dan terjamin keberlanjutannya. Komitmen finansial yang memadai adalah jaminan agar hak dasar kesehatan masyarakat Jateng terpenuhi secara merata dan program unggulan ini tidak hanya berhenti di tingkat penghargaan," tutupnya. (San).