Fraksi PKB DPRD Jateng Sampaikan Hasil Reses, Catat Adanya Penolakan Warga Terhadap Kebijakan Full Day School

digtara.com -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah menyampaikan laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun 2024/2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Jateng, Selasa (23/9/2025). Dalam laporan tersebut, Fraksi PKB menekankan sejumlah isu strategis yang banyak disuarakan masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, pertanian, peternakan, hingga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Fullday School.

Baca Juga:

• Bermasalah, Pemkot Kupang Hentikan Sementara Program MBG
• Belasan Siswa Sekolah Dasar di Kota Kupang Keracunan MBG, Walikota Kupang Tunggu Diagnosa Dokter
• Belasan Siswa SD Inpres Liliba-Kupang Keracunan Usai Konsumsi MBG

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jateng, H. Mukafi Fadli menuturkan, di bidang pendidikan, Fraksi PKB menyoroti persoalan status guru honorer yang hingga kini belum tuntas. Aspirasi masyarakat menuntut kepastian status serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk pemerataan insentif bagi guru agama.

"Guru adalah ujung tombak pendidikan sehingga pemerintah harus memberikan perhatian lebih," tegas Politisi PKB asal Sragen ini.

Mukafi melanjutkan, Fraksi PKB juga mencatat adanya penolakan warga terhadap kebijakan full day school yang dinilai tidak sesuai karena menggerus kebutuhan pendidikan karakter dan keagamaan dengan berkurangnya intensitas pendidikan madrasah diniah dan Pendidikan Alqur'an yang biasanya dilaksanakan sore hari.

Selain sektor pendidikan, aspirasi di bidang infrastruktur masih mendominasi usulan warga. Perbaikan jalan provinsi, pembangunan jalan produksi, serta revitalisasi jaringan irigasi dianggap mendesak untuk mendukung ketahanan pangan dan kelancaran distribusi hasil bumi. Selain itu, pembangunan cold storage serta sarana pendukung pertanian dan perikanan juga banyak diminta untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

"Perbaikan akses jalan dan irigasi menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi hasil produksi lebih lancar dan nilai tambah produk meningkat," ujarnya.

Sektor pertanian dan peternakan juga juga menjadi perhatian utama. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan pupuk bersubsidi dan distribusi yang belum merata, sehingga mereka berharap pemerintah menambah kuota pupuk dan memperbaiki sistem penyaluran.

Usulan lain mencakup penyediaan alat pertanian modern, perbaikan irigasi, serta bantuan bibit tanaman produktif. Di sisi peternakan, warga meminta bantuan bibit ternak unggul, pakan dengan harga terjangkau, layanan kesehatan hewan, hingga pembangunan kandang komunal dan pelatihan usaha ternak.

"Pertanian dan peternakan adalah penopang utama ekonomi pedesaan, sehingga perlu dukungan nyata dari pemerintah," jelas Mukafi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diterapkan pemerintah juga menjadi perhatian dalam laporan reses.

Fraksi PKB menilai program ini penting untuk pemenuhan gizi siswa dan meringanan beban keluarga, namun harus dikelola secara transparan serta melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi rakyat di daerah.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyampaikan aspirasi lain dari masyarakat, antara lain perlunya penguatan koperasi rakyat, transparansi dana desa, dukungan untuk UMKM, serta pengembangan seni dan budaya lokal yang dapat mendukung pariwisata.

Mukafi menutup laporan reses dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam pengawasan maupun penyusunan kebijakan daerah.

"Harapan kita semua, setiap aspirasi yang terserap dalam kegiatan reses harus menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Tengah," pungkasnya. (San).