Polda Sumut Gagalkan Penyeludupan 91 Orang PMI Ilegal Ke Malaysia, 4 Orang Tersangka

digtara.com – Polda Sumatera Utara melalui Ditpolairud menggagalkan penyeludupan 91 orang PMI Ilegal ke Malaysia melalui perairan Sei Silau, Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Dua Orang Hilang dan Satu PMI Ilegal Asal NTT Tewas saat Perahu Tenggelam di Malaysia
• Satu Lagi PMI Ilegal Asal Manggarai Timur Meninggal di Malaysia, Total Jadi 66 Orang
• Diduga Direkrut oleh Mafia, Belasan Calon PMI Ilegal Asal NTT Ditangkap Polisi di Blitar

Untuk kasus tersebut, Polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai pembawa para PMI.

Adapun empat orang tersangka yang diamankan adalah, Mawan Syahputra (37), Darwin Panjaitan (41), M Yunus Chaniago (46) dan Ramlan Panjaitan (43).

Mawan merupakan nakhoda kapal sementara lainnya awak kapal yang terlibat membantu keberangkatan para TKI.

Ditpolairud Polda Sumut, Kombes Toni Ariadi Effendi mengatakan, awal digagalkan pengiriman para PMI Ilegal ini bermula pada saat anggota Polairud melaksanakan patroli di perairan Asahan pada hari Selasa 26 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB.

“Lalu sekitar pukul 02.30 WIB, personel menemukan sebuah kapal kayu tanpa nama di wilayah perairan Silau Laut Kabupaten Asahan yang membawa calon PMI Ilegal sebanyak 91 orang,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (27/07/2022).

Dari 91 orang yang ditemukan didalam kapal tersebut ada sebanyak 18 perempuan dan 73 laki-laki.

Setelah diamankan, kapal yang membawa calon PMI Ilegal tersebut langsung dibawa ke Dermaga Satpolairud Polres Tanjung Balai.

“Pekerjaan yang dijanjikan kepada calon PMI adalah bekerja di rumah makan, cleaning service, pekerja kebun sawit dan pekerja bangunan,” ucapnya lagi

Terkait biaya pemberangkatan, Toni menyebut para calon PMI Ilegal ini membayar tarif yang beragam.

Mulai dari, 3,5 juta sampai 5,5 juta untuk sekali berangkat

Diakhir, Ditpolairud Polda Sumut ini menyebut untuk para tersangka dikenakan pasal 81 Subs Pasal 83 UU RI No. 8 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHPidana dan atau Pasal 302 ayat (1) UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran.

” Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 15 Miliar Rupiah,” tutup Toni.