Aliansi Gerak Tutup TPL Desak Bupati Jangan Pro Perusak Lingkungan

digtara.com – Pendemo dari Aliansi Gerak Tutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL mendesak Bupati kawasan Danau Toba jangan berpihak kepada pengusaha pengerusak lingkungan Danau Toba.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Massa pendemo diperkirakan 500 orang turun lakukan aksi damai di depan gedung Kantor Bupati Toba meminta penutupan aktifitas PT TPL pada Rabu (6/102021).

“Pelaksanaan verifikasi tanah adat oleh Kemeterian LHK harus independen dan kepala daerah (bupati) kawasan Danau Toba kami minta pro rakyat jangan berpihak kepada pengusaha perusak lingkungan seperti PT Toba Pulp Lestari, ” teriak Jespaer Simanjuntak, 44 tahun di sela aksi.

Baca: Tak Mau Janji Manis, Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL: Tutup Perusahaan Perusak Lingkungan

Terpantau digtara.com, hari ini massa Aliansi Gerak Tutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL menggelar aksi damai diawali dari monumen D I Panjaitan kota Balige Kabupaten Toba dilanjutkan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Kabupaten Toba.

Baca: Aktivis Togu Simorangkir Bertemu Jokowi, Ungkap Perusakan Lingkungan oleh PT TPL

Dihimpun digtara.com, Aliansi Gerak Tutup TPL, menyampaikan 7 tuntutan antara lain agar menghentikan operasional PT Toba Pulp Lestari di Tano Batak dengn mencabut izin konsesi PT TPL dari Tano Batak.

Pada poin ketiga, pendemo mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati, dengan mengembalikan tanah-tanah adat kepada masyarakat adat.

Melindungi Kemenyan sebagai tanaman endemic dan menghentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat.

Agar pemerintah menyelamatkan Tano Batak dari limbah perusahan-perusahaan yang merusak lingkungan Danau Toba dan menyelamatkan hutan Tano Batak dari aktifitas penggundulan hutan.

“Saat ini perusahaan tersebut memiliki konsesi seluas 167.912 hektar hutan di Tano Batak. Selain mengakibatkan kerusakan hutan, pemberian izin konsesi tersebut juga telah merampas hak-hak masyarakat adat, petani, hak masyarakat umum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Tano Batak,” ungkap Benget Sibuea, koodinator aksi damai Aliansi Gerak Tutup PT Toba Pulp Lestari.

Penulis : Jumpa P Manullang

Berita ini kiriman dari pembaca. Isi dan tanggungjawab hukum dipertanggungjawabkan penulis.

Bagi pembaca yang ingin mengirim tulisan silahkan kirim ke email beritadigtara@gmail.com.