Kunker ke NTT, Komisi XIII DPR RI Serap Aspirasi Bidang Hukum, Imigrasi, Pemasyarakatan dan HAM

digtara.com -Sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) reses masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 ke Provinsi NTT, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Sumba Timur Bekali Ratusan Pemuda Gereja Tentang Bahaya Narkoba
• Oknum Guru Pelaku Pelecehan Belasan Pelajar di Sumba Barat Terancam Penjara Diatas 12 Tahun
• Kemenimipas RI Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Gempa Flores di Manggarai-NTT

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, bersama anggota Komisi XIII DPR RI, yakni Rieke Diah Pitaloka, Rapidin Simbolon, Umbu Kabunang Redi Yanto Hunga, Bias Layar, Anwar Sadad, H. Ali Mazi, Hj. Anisah Syakur, Fauqi Hapideso, Hj. Saadah Uluputty serta Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTT, Decky Nurmansyah hadir didampingi para pejabat struktural Kanwil Ditjenpas NTT serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Kupang.

Kakanwil memaparkan kondisi terkini lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah NTT.

Ia juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, serta inovasi layanan melalui aplikasi Aksara Nusa.

Baca Juga:

• Dua Sepeda Motor di Kupang Tabrakan, Pengendara Terluka dan Patah Tulang

Kakanwil Ditjenpas NTT menjelaskan bahwa tingkat overstaying di Provinsi NTT saat ini berada dibawah 10 persen.

Capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan koordinasi serta optimalisasi pelaksanaan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi XIII DPR RI selanjutnya mendorong Kanwil Ditjenpas NTT untuk terus mengoptimalkan implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri terkait penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.

Implementasi tersebut diharapkan dapat memastikan proses pemberian hak integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), maupun bebas murni, dilaksanakan secara tepat waktu sehingga mampu meminimalkan potensi terjadinya overstaying di lapas dan rutan.