Kapolda NTT Ingatkan Soal Pilkada yang Harus Utamakan Ide dan Gagasan

digtara.com -

Baca Juga:

• Pemilih Pilkada Sumut 2024 Didominasi Gen Z dan Generasi Milenial
• Polwan Berprestasi Dapat Penghargaan dari Kapolda NTT
• Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Paluta Gencarkan Sosdiklih Kepada Masyarakat

Rep : Imanuel Lodja

digtara.com I Kupang

Polda NTT menggelar deklarasi Pilkada damai di lapangan Polda NTT, Selasa (24/9/2024). Deklarasi dihadiri Kapolda NTT, tiga pasangan calon gubernur dan dan wakil gubernur NTT, Ketua KPU Provinsi NTT, Ketua Bawaslu NTT, penjabat gubernur NTT, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP dan tokoh adat serta perwakilan partai politik.

Deklarasi Pilkada damai ini ditandai dengan pembacaan ikrar oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT serta penandatanganan deklarasi damai oleh Forkopimda serta tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP serta penyelenggara Pemilu.

Dalam ikarnya, para calon gubernur dan wakil gubernur NTT berjanji siap mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Siap melaksanakan Pilkada yang aman, damai, tertib dan nyaman bagi seluruh rakyat NTT.

Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok dan golongan. mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah Pilkada.

"Menolak segala bentuk ujaran kebencian, hoax, isu SARA, pecah belah, politisasi agama dan politik identitas serta mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," ujar para pasangan calon dalam deklarasi ini.

Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga pada kesempatan tersebut menyebutkan kalau Pilkada merupakan representasi dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin untuk menduduki jabatan kepala daerah di provinsi maupun kabupaten.

Pilkada bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat dengan menjaga prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Ia mengingatkan kalau masa kampanye rentan pada kampanye hitam, politik uang, hoax, ujaran kebencian, politik identitas, saling hujat, provokasi dan agitasi massa, isu SARA, pengrusakan APK dan gesekan antar massa pendukung.

Berbagai potensi kerawanan ini agar diantisipasi sehingga tidak ada perpecahan. Polda NTT pun menaruh atensi pada masa kampanye.