Pilgub NTT Tahun 2024 Telan Anggaran Rp 361 Miliar

digtara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, telah mengajukan anggaran untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2024, dari Rp 700 miliar yang diajukan KPU namun disepakati Rp 361 miliar.

Baca Juga:

• Gugatan Pilgub Sumut Ditolak, Tim Edy-Hasan Hormati Hasil Putusan MK
• Rekapitulasi KPU Paluta, Bobby-Surya Raih 59,81% Suara Sah
• Pleno Kecamatan Kota Lama Selesai, Paslon Gubernur Melki Laka Lena-Johni Asadoma dan Paslon Walikota Chris Widodo-Serena Francis Unggul

Berkurangnya anggaran Pilgub tahun 2024 ini dikarenakan adanya sharing anggaran dari kabupaten/kota di NTT.

“Kami mengajukan anggaran untuk Pilgub NTT tahun 2024 itu anggarannya 361.876.015.325. Anggaran itu sudah dilakukan sharing anggaran dengan kabupaten. Jadi ada item pembiayaan yang dibiayai oleh provinsi dan ada item pembiayaan yang dibiayai kabupaten/kota,” ujar Ketua KPU NTT Thomas Dohu, Jumat (4/8/2023).

Baca: Bupati Meranti Korupsi Uang Rp26,1 Miliar Buat Maju Pilgub Riau 2024

Ia menambahkan penurunan dari tujuh ratusan miliar ke tiga ratusan miliar, anggaran Pilgub dikarenakan sharing anggaran.

“Sehingga ada penurunan kemarin, dari tujuh ratusan miliar yang diajukan oleh KPU, kini menjadi tiga ratusan miliar, karena sharing anggaran itu,” tambah dia.

Thomas menjelaskan, KPU bersama Pemprov NTT serta pemerintah kabupaten berkomitmen untuk menuntaskan dana hibah Pilkada di NTT.

“Kami target dan ada komitmen bersama antara KPU, dengan Pemerintah Provinsi NTT, termasuk seluruh pemerintah daerah supaya dana pilkada itu sudah bisa tuntas di bulan ini,” tambahnya.

Thomas menjelaskan, mekanisme untuk dana hibah itu melalui tahapan pembahasan dengan tim penganggaran setelah disepakati barulah dilakukan penandatanganan naskah hibah anggaran tersebut.”

“Tuntas ini dalam hal pembahasan dengan tim anggaran daerah, dan kalau pembahasan itu telah tuntas akan dibuktikan dengan berita acara telah disepakati anggaran itu. Setelah itu, barulah dilakukan penandatanganan NPHD,” beber dia.

Thomas mengaku, sebelum dilakukan penandatanganan naskah hibah anggaran pilkada, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan KPU RI.

“Namun kami masih melakukan koordinasi dengan KPU RI, kapan dilakukan penandatanganan itu. Karena sampai sekarang regulasinya tentang tahapan pemilu itu belum ada,” terangnya.

“Sementara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah itu bagian dari tahapan pilkada,” tambah Thomas Dohu.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pilgub NTT Tahun 2024 Telan Anggaran Rp 361 Miliar