DPRD Medan Minta Walikota Evaluasi Kinerja Pejabat dan ASN

digtara.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menilai guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan perangkat daerah yang responsip. Maka itu sangat perlu dilakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai hasil evaluasi terhadap efektifitas dan efisien kerja.

Baca Juga:

• HAB ke-80 Tingkat Kota di Gelar di Halaman Balaikota Semarang, Pertahankan Kota Toleran Nasional dan Mantapkan MTQ 2026
• BWI Kota Semarang Gencarkan Pendataan dan Pemutakhiran Wakaf, Target 750 Titik Tahun Ini
• Guru Diminta Manfaatkan Teknologi Digital untuk Mendukung Pembelajaran

Pendapat itu disampaikan anggota DPRD Medan Margaret MS dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Kota Medan, terhadap Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 di ruang sidang paripurna, Selasa (11/10/2022).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah dan para anggota dewan serta Sekwan M Ali Sipahutar didampingi Plt Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Hadir dari Pemko Medan mewakili Walikota Medan Wakil Walikota Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman dan sejumlah pimpinan OPD.

Dikatakan Margaret, dalam rangka memperbaiki birokrasi dan administrasi, 1 Tahun 6 Bulan jabatan Walikota Medan sudah saatnya melakukan evaluasi atas kinerja pejabat dan ASN di Pemko Medan. Namun tambah Margaret, Walikota perlu melakukan kajian secara komprehensip baik dari segi fungsi, tugas, efesiensi, efektifitas kinerja kepala OPD.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI P juga minta penjelasan urgensi dari usulan Perda No 15 Tahun 2016. Dimana pembentukan dan susunan perangkat daerah peleburan Dinas Kebersihan/Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Pertanian Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan.

Baca : Ketua DPRD Medan Dukung Kehadiran F-SBPK

Selanjutnya penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan menjadi satu Dinas.