Mahfud MD: Ada Gerakan Yang Ingin Memecah Ideologi Bangsa

digtara.com | DELISERDANG – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebut ada sejumlah gerakan di Indonesia yang saat ini ingin memecah belah ideologi bangsa. Gerakan-gerakan itu pun kian masif dan mengkhawatirkan.

Baca Juga:

• Belum Seminggu Dilantik, Babe Haikal Kena sentil Mahfud MD Gegara Hal Ini
• Peran Masyarakat Sipil Penting untuk Bangun Demokrasi Substantif
• BREAKING NEWS: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan yang dihelat di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Jalan Wiliam Iskandar, Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (19/3/2019).

Gerakan tersebut, papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, berupa gerakan yang ingin mengubah sistem secara inskonstitusional. Gerakan itu pun makin gencar saat ini, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu 2019.

“Secara keseluruhan setelah berkeliling, saya melihat masyarakat kita masih sangat mencintai tanah air. Tapi saya juga menemukan ada gerakan yang ingin memecah ideologi. Ini yang menjadi kekhawatiran kita,”sebut Mahfud.

Untuk meredam gerakan-gerakan itu, tandas Mahfud, mereka dari Gerakan Suluh Kebangsaan akan terus berkampanye. Kampanye akan dilakukan di kampus-kampus dan kelompok masyarakat lainnya, untuk meneguhkan persatuan nasional.

“Kami akan terus berkampanye. Khususnya jelang pemilu ini. Bukan untuk kampanye politik. Tapi kampanye kebangsaan, agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang baik. Soal siapa yang akan dipilih, itu kembali ke individu masing-masing,”tegasnya.

Mahfud mencontohkan, salah satu gerakan inkonstitusional itu adalah dengan membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

“Ini bukan untuk kepentingan lima tahunan. Bukan untuk pemilu atau pilkada saja. Tapi jauh lebih luas untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Persatuan bangsa ini. Satu hal yang kami soroti adalah potensi ribut-ribu setelah pemilu. Kami harap ini tidak ada lagi.

Kalau ada yang mengatakan curang, silahkan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Sistem hukum kita mengakomodasi itu kok,”tukasnya.

Sementara itu, sekretaris Gerakan Suluh Kebangsaan, Alissa Wahid, mengingatkan, setelah 17 April 2019 atau hari pemungutan suara, bukanlah hari kiamat. Pemerintah tetap akan jalan seperti seharusnya, dibawah pengawasan rakyat.

“Jangan terus berfikir kalau calon presiden yang dipilih kalah, negara ini kiamat. Semua tetap warga negara indonesia, tetap bisa mengkritik dan menagih janji politik calon yang menang,” terangnya.

[AS]