Biaya Pilkada Sergai dan Simalungun Molor, Ada Apa Ya?

digtara.com | MEDAN – Sejumlah partai politik menimang opsi jalur parlementer bila penundaan penandatanganan NPHD Pilkada 2020 Kabupaten Sergai dan Kabupaten Simalungun terus berlarut.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Iskandar, Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, mengutarakan pihaknya membuka kemungkinan mengarahkan kadernya yang duduk di DPRD Serdangbedagai (Sergai) dan DPRD Simalungun untuk ikut mendorong penandatanganan NPHD yang molor.

“Kami akan meminta mereka untuk menyikapi masalah ini,” ujarnya, Kamis (31/10/2019).

Opsi tersebut akan dilakukan bila penandatanganan NPHD belum juga diteken sampai pertengahan November. Bila sampai dengan waktu itu NPHD belum juga diteken, maka tahapan pilkada di Sergai dan Simalungun sebenarnya sudah terlambat dua minggu.

Dengan kondisi tersebut dia pastikan kualitas pilkada akan menurun dan akan mengganggu tahapan secara keseluruhan. Kondisi itu bukan hanya akan merugikan partai tetapi juga masyarakat secara luas.

Dia mengatakan, hanya kedua pemda itu yang tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapi sehingga mereka sulit mengakomodir usulan biaya pilkada.

Namun, apapun masalahnya, dia meminta agar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) segera diteken karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tahapan pilkada.

Semakin lama NPHD diteken, semakin lama juga anggaran pilkada bisa dicairkan. Dia juga berharap KPU RI dan Kemendagri segera memediasi masalah ini dan membantu mencari jalan keluar.

Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Sumut Robert L Tobing mengatakan pihaknya masih dapat memaklumi kondisi tersebut karena terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Dia yakin akan ada titik temu yang difasilitasi oleh Kemendagri dan KPU RI.

Kalau pun masih buntu, dia menyarankan pemda tidak perlu gengsi untuk mengajukan bantuan anggaran ke pusat, melalui mekanisme yang ada. Gerindra Sumut juga, katanya, akan mendorong penyelesaiannya lewat jalur parlemen.

“Di DPRD Kabupaten Sergai kami punya kursi terbanyak dan menjadi ketua dewan, sedangkan di Simalungun kami menempati wakil ketua,” imbuhnya.

Dengan begitu, kata Robert, sangat memungkinkan bagi Gerindra untuk memberikan pengaruh politik yang kuat guna membahasnya di dewan. Namun berbeda dari NasDem, Gerindra Sumut masih akan menunggu sampai dua bulan ke depan.