Pemprov Sumut Cari Investor Untuk Kelola Sampah di Toba

digtara.com | JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mencari investor untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah dan limbah di Kawasan Danau Toba.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck) usai peluncuran Calendar of Event Danau Toba di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta Senin 25 Februari 2019 malam kemarin.

Ijeck menyebutkan, pariwisata di kawasan Danau Toba tak akan maju jika urusan sampah di kawasan itu belum bisa dikelola secara baik.

Pemprov Sumut sendiri saat ini, sedang melakukan kajian soal sampah di Danau Toba. Selain sampah pihaknya juga sedang fokus pada pengelolaan limbah, baik industri atau pun rumah tangga.

“Untuk sampah, kita sedang mencari investor untuk pengelolaannya. Danau Toba butuh Insinerator atau tempat pemusnahan sampah,”sebut Ijeck.

Pengelolaan sampah dimaksud, kata Ijeck, adalah pengelolaan yang produktif. Dimana sampah nantinya dapat dijadikan sebagai sumber energi ataupun sumber ekonomi lainnya bagi warga di 8 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba.

“Karena selama ini kita tahu di Danau Toba sampah itu tidak berkumpul dan tidak dikelola menjadi satu pembakarannya,”tandasnya.

Dari data yang dihimpun kunjungan wisatawan ke Danau Toba tahun 2016 sebanyak 10.305.972 wisnus dan 233.643 wisman. Pada 2017 sebanyak 10.579.452 wisnus 270.792 wisman. Tahun 2018 sebanyak 231.465 wisman, sedangkan pada tahun 2019 ini ditargetkan akan ada 1.000.000 wisman yang berkunjung ke kawasan Danau Toba.

“Karena untuk kunjungan pariwisata internasional kebersihan ini sangat sangat sensitif. Mudah mudahan tahapan-tahapan ini semua bisa kita jalanin dengan pembangunan yang jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Ijeck juga menyoroti bencana yang kerap terjadi di kawasan Danau Toba. Misalnya saja longsor pada akses menuju ke sana. Ijeck mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab yang ada di kawasan Danau Toba untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya memberi penyuluhan soal pola penanaman tanaman.

“Jadi kita imbau supaya tidak berladang atau membuka lahan nya di lahan yang miring. Ini perlu waktu. Karena memang dari dulu kan ini yang masalah kita di Sumatera Utara. Bukan hanya Parapat menuju Berastagi dan daerah-daerah yang rawan longsor. Ini kita akan coba Terus bekerja sama pasti nanti dengan TNI juga dengan kepolisian. Dan pemerintah setempat kabupaten kota yang ada masyarakat daerah daerah yang rawan longsor,” tandasnya.