Pemegang Polis Nyatakan Tarik Mandat Kepengurusan AJB Bumiputera, OJK Diminta Tegakkan Marwah Lembaga

  • Whatsapp
OJK: Soal Gagal Bayar Nasabah Bumiputera Jadi Konsen Utama Untuk Diselesaikan
OJK: Soal Gagal Bayar Nasabah Bumiputera Jadi Konsen Utama Untuk Diselesaikan (istimewa)

digtara.com – Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera yang tersebar di 28 Koordinator Wilayah seluruh Indonesia, menyatakan menarik kembali mandat kepengurusan AJB Bumiputera 1912 yang diwakili oleh BPA (Badan Perwakilan Anggota) yang sudah habis masa tugasnya pada 26 Desember 2020, sesuai surat OJK nomor S-34/NB.23/2020 tanggal 28 Desember 2020. Mandat Kepengurusan AJB Bumipuetera

“Selain itu kami juga tidak mengakui keberadaan Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi yang ada saat ini dikarenakan mereka telah menyalahi amanat yang diberikan oleh Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912,” ujar Koordinator Nasional Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera, Yayat Supriyatna, dalam siaran persnya yang diterima digtara.com, Selasa (23/2/2021).

Dikatakatan Yayat Supriyatna,untuk kesekian kalinya pemegang polis kembali meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengatur dan pengawas keuangan di Indonesia untuk menegakkan marwahnya sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011).

Muat Lebih

Dalam aturan itu terdapat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat pelaksanaan, dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis.

“Hingga hari ini OJK tidak memberikan tanggapan apapun atas permohonan kami, bahkan terkesan mengingkari apa yang telah disampaikannya dalam Perintah Tertulis tersebut(Surat OJK nomor S-34/D.05/2020 dan surat nomor S-35/D.05/2020 tanggal 1 Oktober 2020), dan cenderung membiarkan anggota BPA dan jajaran Komisaris serta Direksi melakukan tindakan-tindakan yang memberikan keuntungan pribadi, dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan kepentingan pemegang polis, di antaranya dengan terjadinya gagalnya pembayaran klaim polis sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ujar Yayat.

Baca: Gegara Ini, Aduan Nasabah AJB Bumiputera ke Polda Sumut Batal

Proses pemilihan BPA yang baru

Disebutkan Yayat, suasana kondusif yang diminta oleh OJK baru akan tercapai bila perwakikan Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera diikutsertakan dalam proses pemilihan BPA yang baru, maupun dalam keputusan-keputusan penting lainnya yang akan diambil oleh Komisaris dan/atau Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk kepentingan pemegang polis selaku pemilik perusahaan yang sah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar