Gunakan APBD, PKS Minta Walikota Medan Tak Batalkan Hasil Lelang Jabatan

digtara.com – Walikota Medan Bobby Afif Nasution untuk tidak membatalkan hasil lelang 5 jabatan tinggi pratama yang sudah digelar Juni 2020 lalu. Apalagi hasil dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah terbit.

Baca Juga:

• Polisi Terima Dua Laporan Terkait Kasus Pembunuhan Mahasiswa Undana di Oesapa
• Ayah Biadab di Sidimpuan Tega Cabuli Anak Kandungnya Sendiri Berusia 3 Tahun
• Peduli Olah Raga, Jon Sujani Bagikan Bola Ke Tim Futsal di Sidimpuan

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, lelang jabatan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau uang rakyat. Penggunaan uang rakyat itu perlu dipikirkan oleh wali kota.

“Tentang penggunaan anggaran APBD untuk proses tersebut sudah dilaksanakan, tentu kalau akan dilakukan pembatalan hasil lelang maka sia-sia sekali APBD. Kami pikir ini termasuk wilayah etika untuk saling menghormati proses yang terjadi dalam pelelangan jabatan kemarin,” ujarnya, Jumat (12/3/2021).

Proses dan mekanisme lelang yang sudah terjadi ada baiknya dibilang Rudiyanto untuk dihormati bersama. Selanjutnya, ketika wali kota ingin melakukan evaluasi dapat dilakukan pergantian OPD dengan cara yang menurutnya lebih elegan dan beretika.

“Dengan alasan yang dikemukakan di atas, dalam pandangan kami wali kota harus menghitung dengan sabar dan professional. Kalau mau diganti nanti tunggu setelah dilantik silakan evaluasi, tak cocok silakan ganti, gitu aja kok repot,” ucapnya.

Untuk diketahui, hasil lelang jabatan eselon II untuk 5 jabatan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemko Medan ada kemungkinan bakal dibatalkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution.

“Kalau ditanya boleh (hasil lelang jabatan dibatalkan), jawabannya boleh,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan, Muslim Harahap kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).

Muslim mengaku belum mendapat arahan lebih jauh dari Bobby Afif Nasution terkait lelang jabatan yang terakhir dilakukan Pemko Medan.

“Kalau pun dibatalkan hasil lelang, tidak ada yang sia-sia. Gubernur bisa kok batalkan lelang jabatan,” ungkapnya.

Sebelumnya Muslim mengungkapkan lelang 5 jabatan yang dilakukan Juni 2020 lalu sudah selesai. Bahkan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sudah mengeluarkan rekomendasi untuk itu.

Adapun 5 jabatan eselon II yang dilelang antara lain Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan, Sekretaris DPRD Medan, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.