Tanggulangi Kemiskinan, Pemko Medan Harus Berikan Stimulus Maksimal

digtara.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk memberikan stimulus maksimal buat program penanggulangan kemiskinan. Sebab, dampak pandemi covid-19 telah menjadi cluster baru kemiskinan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah Dukung Penuh Langkah PBNU dalam Merespon Pemberitaan Trans7 yang Dinilai Mencoreng Martabat Pesantren
• Ribut Pasca Mabuk Miras, Sejumlah Pemuda di Kupang Diamankan Polisi
• Tersangka Pembuang Bayi di Kupang Dilimpahkan ke Kejaksaan

Permintaan itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Senin (1/2/2021). Menurutnya, hal yang paling mendasar dalam persoalan kemiskinan adalah menyangkut pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman.

“Itu standar utama untuk memulihkan ekonomi saat ini,” katanya.

Ketua DPD PAN Kota Medan ini mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan menjadi payung hukum bagi Pemko Medan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, juga menjadi dukungan bagi Pemko Medan untuk menampung anggarannya.

“Jangan Perda ini lahir hanya menjadi etalase,” ujarnya.

Kantong-kantong kemiskinan itu, sambung Bahrumsyah, masih banyak. Dari 151 kelurahan yang ada di Kota Medan, sebanyak 42 kelurahan masuk kategori kumuh.

“Bahkan, di Belawan semua kelurahan masuk kategori kumuh. 2/3 masyarakatnya hidup masih diatas air,” sebutnya.

Perda ini, tambah Bahsrumsyah, mewajibkan Pemko Medan merealisasikan anggarannya dalam APBD untuk penanggulangan kemiskinan.

“Apalagi, di dalam Perda juga diatur sebesar 10 persen PAD untuk program penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Karenanya, tegas Bahrumsyah, Pemko Medan harus hadir memberi proteksi atau perlindungan kepada warga miskin, sehingga kedepan tidak ada lagi warga miskin di Kota Medan.

“Pemko Medan harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, baik itu kesehatan, pendidikan, kenyamanan dan ketentraman, termasuk juga masalah perekonomiannya,” ujarnya.

Disisi lain, Bahrumsyah, menyatakan pihaknya akan terus berkomitmen terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan, akan terus memperjuangkan BPJS gratis untuk seluruh masyarakat Kota Medan dengan pola Universal Health Coverage (UHC).

“Program UHC itu akan mengakomodir kesehatan seluruh masyarakat Kota Medan tanpa melihat strata sosialnya,” ucapnya.