Ombudsman Sumut Terima 214 Laporan Sepanjang 2020, Paling Banyak Ditujukan ke Pemda

digtara.com – Ombudsman RI Perwakilan Sumut menerima dan menindaklanjuti 214 laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sepanjang tahun 2020. Pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan. Ombudsman Terima 214 Laporan

Baca Juga:

• Gubernur NTT Semprot Pemda Ngada Karena Tak Responsif Soal Kematian Bocah SD
• Sarif Kakung: Penyandang Disabilitas Memiliki Hak yang Sama dengan Warga pada Umumnya Dalam Pelayanan Publik
• Jawa Tengah Memiliki 5.346 Pesantren, Diharapkan Berperan Turunkan Angka Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

“Laporan untuk Pemda ada 96 laporan atau sekitar 44,8% dari total seluruh laporan yang diterima Ombudsman Sumut,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu kepolisian berada di peringkat kedua dengan 32 laporan atau sekitar 14,8 persen. Kemudian, laporan untuk BUMN/BUMD ada 16 laporan atau 7,5 persen dari total seluruh laporan yang masuk.

Di samping itu, perihal substansi laporan yang diterima paling tinggi ada terkait bantuan sosial, sebesar 71 laporan atau sekitar 33,1 persen.

“Untuk substansi kepolisian ada 32 laporan atau sekitar 14,9 persen, ketenagakerjaan dengan 23 laporan atau 10,7 persen, pendidikan 12 laporan atau 5,6 persen dan pertanahan 11 laporan (5,1 persen),” bebernya.

Baca: Ombudsman Sumut: Harusnya 67 Tahanan Polda Sumut Sudah Dites Swab

Dikatakannya melalui laporan tersebut, ia melihat ada perkembangan yang menarik. Selain itu, juga ada perbedaan dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya, substansi laporan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang sangat tinggi di tahun 2020.

“Padahal laporan dengan substansi kesejahteraan sosial sebelumnya sangat sedikit. Biasanya yang tertinggi adalah substansi kepolisian, pertanahan, pendidikan dan lain sebagainya,” tutupnya.

Ombudsman Sumut Terima 214 Laporan Sepanjang 2020, Paling Banyak Ditujukan ke Pemda