Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law di Fly Over Amplas, Jalan SM Raja Macet

 digtara.com – Aksi pemblokiran jalan fly over Amplas yang dilakukan pengunjuk rasa, membuat kemacetan di sepanjang Jalan SM Raja, Kota Medan, Kamis, (16/7/2020). Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam sejumlah kalangan organisasi buruh, tani, dan mahasiswa ini melakukan penutupan jalan. Ini Mereka lakukan sebagai bentuk protes menolak disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Terlihat puluhan anggota Kepolisian yang melakukan penjagaan dan melakukan pengamanan lalu lintas sejak dimulainya aksi.

Kapolsek Patumbak, Kompol Arfin Fachreza, menyampaikan, dalam mengamankan aksi ini pihaknya menurunkan sebanyak 400 orang personel. Jumlah itu terdiri dari personel gabungan Polda Sumut, Polrestabes, Polsek Patumbak, Sabhara dan Brimob.

“Jadi disini kita hanya melakukan pengamanan saja. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam aksi unjuk rasa ini,” tandasnya.

Dalam aksinya, para demonstran menuntut agar pemerintah segera membatalkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi sehingga mengakibatkan dampak kerugian ditengah masyarakat.

Baca: Tolak RUU Omnibus Law, Ratusan Pengunjuk Rasa Blokir Jalan Layang Amplas

“Kita turun ke jalan hari ini karena melihat rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja tidak hanya akan mengorbankan kelas pekerja yang ada di Indonesia, melainkan dia akan sangat berdampak pada sektor- sektor rakyat lainnya,” ujar Orator aksi, Martis.

Menurutnya, ketika RUU tersebut disahkan oleh pemerintah adalah sebuah kemunduran bagi rakyat Indonesia dan akan merugikan banyak pihak terutama kelas buruh.

Baca: Polda Sumut Rilis Jalur Rawan Macet Arus Mudik/Balik Selama Nataru

“Ketika disahkan akan mengakibatkan kerugian bagi kelas buruh. Menghilangkan hak-hak pesangon buruh yang ter-PHK, akan menghilangkan upah minimum, praktek-praktek perampasan tanah, liberalisasi dunia pendidikan,” tegasnya.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law di Fly Over Amplas, Jalan SM Raja Macet