4 Sekolah di Maluku Ternyata Cuma Satu Guru PNS

digtara.com | AMBON – Ternyata rendahnya kualitas pendidikan ditemukan di desa Tahalupu, Pulau Kelang Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Baca Juga:

• Belasan Kali Gagal Tes Polri dan CPNS, Casis Asal Sabu Raijua Tak Kenal Lelah Berjuang
• Gaji ke-13 Pensiunan PNS 2025 Serentak Cair Mulai 2 Juni, Ini Rinciannya
• Pengumuman Resmi Kelulusan PPPK 2024 Tahap 2, Ini Cara Cek dan Informasi Lengkapnya!

Di desa ini, memiliki empat sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik dengan tenaga pendidik yang tersedia.

“Desa kami punya SMA Negeri pak, tapi hanya satu pegawai negeri sipil (PNS) pak. Itu juga kepala sekolah. selain itu honorer,“ ujar Aswad Duwila, kepada media ini di Desa Tahalupu pada Kamis (20/02/2020) siang.

Arsad menambahkan, kondisi tersebut ikut berpengaruh pada kualitas pendidikan, bagi ratusan siswa di desanya. Pasalnya, selain PNS yang tidak mampu mengajar sesuai bidang ilmunya, tenaga honorer yang ada juga bukan dari disiplin ilmu pendidikan tertentu. Selain itu, banyak guru honorer adalah lulusan SMA.

“Kondisi ini sangat berdampak bagi kualitas pendidikan di desa ini. Kepsek tak mampu mengajar ratusan siswa, sebab dia hanya punya disiplin ilmu lain. Banyak honorer tapi bukan lulusan pendidikan, ada dari sospol bahkan ada lulusan SMS saja,“ ungkapnya.

Kondisi hanya satu guru PNS dan kekurangan guru bidang studi tersebut tak hanya terjadi pada tingkat SMA di desa ini, namun juga pada tingkat SD Tahalupu, SMP Satu Atap Tahalupu dan MTS Tahalupu.

“Kami berharap pemerintah daerah seram bagian barat melihat kondisi ini, sebab kondisi ini telah berlangsung lama. Kami juga ingin kualitas pendidikan di desa ini bisa lebih baik,“ pinta Arsad Duwila.

Kurang tenaga pendidik di salah satu pulau terpencil di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini diketahui, setelah Reses ketua komisi satu anggota DPRD SBB, Jamadi Darman di pulau Kelang dan Manipa.

Tidak hanya masalah pendidikan, warga setempat kurang keluhkan masalah kesehatan, selain tak ada petugas kesehatan desa yang kompoten, juga banyak warga miskin di desa ini tidak memiliki kartu jaminan kehatan seperti KIS maupun BPJS.

“Ini akan perhatian saya, dan terkait keluhan itu, akan langsung saya sampaikan ke pihak terkait, dalam hal ini dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA. Sementara untuk SD dan SMP, aspirasinya akan saya sampaikan ke Diknas SBB, serta dinkes untuk masalah kesehatan itu,“ kata Jamadi Darman.

Reses dilakukan Jamadi Darman di Dapilnya di pulau Kelang dan Manipa, guna menyerap aspirasi dan keluhan warga secara langsung. Aspirasi yang ia ditemukan ini akan menjadi pembahasan anggota DPRD bersama pemerintah daerah SBB.