Kasus Pungli Kades di Manggarai Barat di SP3 Polisi Dan Dilimpahkan ke Inspektorat

‎Perjalanan penanganan perkara ini mengalami dinamika hukum yang cukup panjang.

Baca Juga:

• Seorang Perempuan di Kupang Diamankan Polisi Karena Curanmor
• Polisi dan Tim Terpadu di Sumba Barat Daya Pantau Pelayanan BBM di SPBU
• Polresta Kupang Kota-Satpol PP Patroli Hingga Subuh Beri Himbauan Kamtibmas

Sejak dilimpahkan pertama kali ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat pada September 2023, berkas perkara sempat empat kali dikembalikan (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pemenuhan petunjuk formal maupun material.

‎Titik terang penyelesaian perkara mulai mengemuka saat koordinasi intensif antara Polres Manggarai Barat dan Kejari Manggarai Barat digelar pada 20 April 2026.

Dalam koordinasi tersebut, pihak Kejaksaan menyimpulkan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada AR lebih terindikasi memenuhi kriteria kesalahan administratif.

‎Evaluasi ini mengacu pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

‎Guna memperkuat kepastian hukum, langkah tersebut dilanjutkan dengan gelar perkara khusus pada 23 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Polisi dan Tim Terpadu di Sumba Barat Daya Pantau Pelayanan BBM di SPBU

Forum tersebut menghadirkan jajaran Kortastipikor Polri, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda NTT, serta ahli hukum pidana.

‎Berdasarkan hasil pendalaman materi dan dinamika hukum dalam gelar perkara khusus, disepakati bahwa perkara ini dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti untuk diproses ke ranah pidana korupsi.

"Penyelesaiannya diserahkan kepada Inspektorat Daerah sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas AKP Lufthi.

‎Menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara khusus dan hasil koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat secara resmi menerbitkan SP3 pada 1 Oktober 2026.

Penerbitan surat perintah tersebut secara otomatis memulihkan status hukum AR.

‎Selanjutnya, berkas perkara beserta resume hasil penyidikan diserahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat pada 8 Oktober 2026 untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif tata kelola pemerintahan.

‎"Status tersangka saudara AR resmi dicabut seiring penerbitan SP3 per 1 Oktober 2026. Namun sesuai ketentuan hukum, apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau novum, perkara ini dapat dibuka kembali," tegas Kasat.

‎AKP Lufthi menambahkan bahwa penghentian penyidikan ini mengedepankan kepastian hukum, transparansi, serta asas keadilan (restorative justice dan kepatuhan regulasi) berdasarkan aturan perundang-undangan dan nota kesepahaman antar-lembaga negara yang berlaku.

‎"Dalam kasus ini penyidik telah bekerja secara professional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, transparansi, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan MOU antarlembaga negara yang berlaku," tuturnya.

Baca Juga:

• Polresta Kupang Kota-Satpol PP Patroli Hingga Subuh Beri Himbauan Kamtibmas