Lima Warga Meninggal Pasca Gempa M7,7 Nagekeo, Forkopimda NTT Terbang ke Flores

TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Kendaraan Roda Empat di TTU Hanya Dibolehkan Isi BBM di SPBU 120 Liter Per Hari
• Kapolda NTT Minta Seluruh Kapolres di Flores Bantu Warga Berdampak Gempa
• Listrik di Nagekeo Masih Padam Dan Pasien Rumah Sakit Dipindahkan ke Tenda Darurat

"Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan," kata Melkianus.

Setelah proses penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pemetaan kerusakan.

Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk turut membantu membuka akses yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.

"Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini," tegas Gubernur.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi untuk menjaga konektivitas komunikasi di wilayah yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Dampak Gempa M7,7 Nagekeo, Satu Warga Manggarai Barat Meninggal Dunia dan Dua Terluka

Dukungan dari pemerintah pusat juga mulai bergerak. Sejumlah kementerian telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.

Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Gubernur turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak.

"Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk dibawa ke wilayah terdampak.

Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.

Sementara mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan," kata Melkianus.

Baca Juga:

• BMKG Akhiri Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M7,7 NTT, Masyarakat Diminta Tetap Waspada