Lima Warga Meninggal Pasca Gempa M7,7 Nagekeo, Forkopimda NTT Terbang ke Flores

Namun, angka tersebut belum menjadi data final karena proses pencarian dan pendataan masih berlangsung.

Baca Juga:

• Sentuhan Kasih Kapolres Nagekeo dan Ibu untuk Korban Gempa Bumi di Mbay
• Polri Kirim Makanan Siap Saji dan Wi-fi Portabel ke Lokasi Gempa Flores
• 19 Warga Manggarai Timur Meninggal Akibat Gempa, Posko Kemanusiaan Dibangun Depan Mapolres

Data masih diverifikasi oleh tim di lapangan. Pemerintah Provinsi NTT bersama TNI, Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, serta pemerintah kabupaten di Flores terus melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan.

Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 Wita, saat sebagian warga masih berada di dalam rumah.

"Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak," jelasnya.

Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi penanganan bencana.

"Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT," kata Melkianus.

Baca Juga:

• Dampak Gempa M7,7 Nagekeo, Satu Warga Manggarai Barat Meninggal Dunia dan Dua Terluka

Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.

"Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana," ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media untuk memperoleh informasi resmi mengenai korban, kerusakan maupun perkembangan penanganan gempa.

Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami maupun gempa susulan.

Gubernur minta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.

"Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar," tegas Melkianus.

Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.

Pemerintah menilai penyebaran hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi dan menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• BMKG Akhiri Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M7,7 NTT, Masyarakat Diminta Tetap Waspada