Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus Dokter Icha

digtara.com -Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil alih penanganan dugaan intimidasi tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terhadap dokter Eliza P. Utari Pakaenoni alias dokter Icha, dokter umum pada rumah sakit Leona Kefamenanu.

Baca Juga:

• Kapolsek Alak Berganti, Kapolresta Kupang Kota Ingatkan Soal Amanah Tugas Dan Kepentingan Masyarakat
• Delapan Anggota Polda NTT Jadi Anggota Tim Misi Perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah
• Berprestasi, Puluhan Anggota Polri di Polda NTT Dapat Penghargaan Kapolda NTT

Sebagai langkah awal, Wadir Res PPA dan PPO Polda NTT, AKBP Samuel S. Simbolon bersama Ipda Beny Javet dan pakar hukum pidana, Dr Mikael Feka melayat ke rumah duka sebelum pemakaman jenazah dr. Icha pada Senin (29/6/2026).

Kedatangan pihak Polda NTT ini untuk berkomunikasi dengan keluarga terkait penanganan lebih lanjut.

Pihak kepolisian sendiri (Polres TTU) sudah memanggil tiga oknum anggota DPRD Kabupaten TTU untuk klarifikasi pada Senin (29/6/2026).

Tiga anggota DPRD TTU yang dimintai keterangan di Polres TTU masing-masing Nobertus Tubani, Therensius Lazakar dan Veronika Lake.

Dari hasil komunikasi Wadir Res PPA dan PPO Polda dengan pihak keluarga, kasus ini akan dilaporkan di Polda NTT pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Begini Penjelasan Politisi PDP-P Terkait Dugaan Intimidasi Terhadap Dokter Iicha

"Saya sudah komunikasikan dengan pihak keluarga bahwa pada Jumat nanti mereka melaporkan ke Ditres PPA dan PPO Polda NTT," ujar Wadir Res PPA dan PPO Polda NTT pada Senin (29/6/2026) malam.

Ia menegaskan bahwa Polda akan mengawal kasus ini dan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara normatif, objektif dan independen.

Kasus kematian dr. Icha ini pun sudah diadukan paman korban, Viktor E. Manbait ke DPR RI.

Viktor berkomunikasi dengan Nihayatul Wafiroh yang merupakan wakil ketua komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan.

Nihayatul Wafiroh sendiri merupakan anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa (organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa) untuk periode 2024–2029.

Selain itu, ia juga memegang posisi strategis sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB.

Nihahatul Wafiroh memberikan respon positif dan siap mengawal kasus ini hingga tuntas.