Pembeli Narkotika Ditahan dan Penjual Jadi DPO, Direktorat Resnarkoba Polda NTT Diduga Terima Aliran Uang

‎Oleh karena itu, mereka secara tegas mendesak Kapolda NTT untuk segera membuka secara terang-benderang penanganan kasus ini kepada publik.

Baca Juga:

• Gagal Ujian Psikologi, Casis Bintara Polri Diberi Motivasi Oleh Karo SDM Polda NTT
• Ujian Psikologi Bintara Polri di Polda NTT Selesai, Tersisa 1.279 Peserta
• Jaga Keamanan Perairan NTT, Kapolda NTT Patroli Laut di Teluk Kupang

"Kapolda harus memastikan adanya investigasi internal yang independen, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh oknum yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut," tegasnya.

‎

Pihaknya juga mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penanganan kasus narkotika tahun 2025 yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT.

Baca Juga:

• 1,5 Ton Beras Disalurkan Polda NTT Bagi Kaum Duafa dan Warga Kurang Mampu

‎Mengusut dugaan aliran dana ke rekening pihak tertentu yang diduga berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku penjualan narkotika.

‎Memeriksa dan menindak tegas oknum aparat yang diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka.

‎Segera menangkap dan menetapkan penjual narkotika sebagai tersangka, bukan sekadar berstatus DPO.

‎

‎"Kami menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh dijadikan panggung permainan bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya. Jika aparat penegak hukum justru terlibat dalam praktik penyimpangan, maka hal tersebut sama saja dengan memberi ruang bagi berkembangnya jaringan narkotika di Nusa Tenggara Timur," tandasnya.

‎

Baca Juga:

• Warga Antusias Beli Sembako, Kapolda NTT Tinjau Gerakan Pangan Murah di Polresta Kupang Kota

‎Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum hanya dapat dipulihkan jika aparat berani membersihkan institusinya sendiri.

Karena itu, pihaknya akan terus mengawal dan membuka fakta-fakta atas kasus ini hingga terang-benderang di hadapan publik.

Direktur Resnarkoba Polda NTT, Kombes Pol Ardiyanto Tedjo Baskoro yang dikonfirmasi belum memberikan klarifikasi.

Ia mengarahkan agar dikonfirmasi ke Humas Polda NTT. "Nanti satu pintu lewat Kabid Humas," ujarnya pada Sabtu (14/3/2026).