Polri Tangkal Radikalisme Lewat FGD Bertema “Teroris Musuh Kita Bersama"

digtara.com -Polri melalui Divisi Humas bersama Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Teroris Musuh Kita Bersama".

Baca Juga:

• Kapolri Mutasi Sejumlah Perwira, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak Resmi Jabat Kapolrestabes Medan
• FGD Corner II Fraksi Golkar DPRD Jateng Digelar, Siap Bawa Keluhan Pelaku Ojol ke Pusat
• Kapolda NTT Ajak Personil Buat Perubahan Mulai Dari Diri Sendiri

FGD dalam rangka memperkuat upaya kontra radikalisasi di tengah masyarakat berlangsung di aula bijaksana Polresta Kupang Kota, Selasa (29/7/2025) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dibuka Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari.

Kabag Disindig Divhumas Polri, Kombes Pol Rahmanto Sujudi yang hadir mewakili Divisi Humas Polri menegaskan bahwa penanggulangan paham radikal memerlukan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya aparat keamanan.

Menurutnya, narasi radikal sering tumbuh di ruang-ruang kosong yang tidak terisi oleh pendidikan, dialog, dan pemahaman yang sehat.

"Polisi tidak boleh hanya dilihat sebagai alat penegak hukum. Polri harus membaur, menjadi sahabat masyarakat, menjadi bagian dari solusi, dan memastikan ruang sosial kita tidak direbut oleh paham kekerasan," ujar Kombes Rahmanto.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ketahanan ideologi di masyarakat melalui pendekatan edukatif, spiritual, budaya, dan komunikasi publik yang efektif.

Sebagai narasumber utama, hadir Dr. Simplexius Asa, SH, MH., akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, yang memaparkan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam menangkal radikalisme secara sistemik.

Dekan Fakultas Hukum Undana ini mendorong pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa keamanan ideologis bangsa tidak bisa dipikul oleh negara saja, tetapi harus menjadi gerakan publik yang masif.

Diskusi diikuti oleh sekitar 60 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota Polri, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga unsur pemerintahan.

Para peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab yang membahas strategi menangkal radikalisme di lingkungan kampus, media sosial, dan komunitas lokal.

Peran Polri dalam kontra radikal disampaikan secara komprehensif, meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini, peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan humanis, pemanfaatan intelijen sosial, kerja sama antar lembaga, serta penegakan hukum yang terukur.

Semua itu diarahkan untuk menciptakan sinergi nasional dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa dari ancaman ideologi ekstrem.