Suku Oemanas-Amfoang Timur Orasi Damai Tuntut Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Naktuka

digtara.com -Puluhan warga suku Oemanas di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar orasi damai, Senin (21/7/2025).

Baca Juga:

• Polisi Perketat Pengawasan Orang Asing di Perbatasan RI–RDTL
• Polisi Amankan Miras Saat Pemeriksaan Kendaraan di Perbatasan Sumba Tengah
• Ambil BBM Lewat Jalan Tidak Resmi, Warga Timor Leste Diamankan di Perbatasan

Mereka menuntut penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Naktuka. Orasi damai ini dilakukan di Jalan Trans Oepoli, tepatnya di depan rumah Ketua Suku Oemanas, di Desa Netemnanu Utara.

Aksi damai tersebut dipimpin oleh tokoh adat Suku Oemanas, antara lain Raja Naekake, Ketua Suku Oemanas, dan tokoh masyarakat lainnya, serta diikuti oleh sedikitnya 58 warga.

Sebelumnya, pada pukul 10.20 Wita, para tokoh dan warga menggelar rapat internal untuk menentukan lokasi pelaksanaan orasi.

Dalam rapat itu, disepakati bahwa orasi akan dilakukan di wilayah Desa Netemnanu Utara, bukan di kawasan perbatasan langsung RI–RDTL seperti rencana awal.

Kapolsek Amfoang Timur, Ipda Thomas MW Radiena memberikan himbauan kamtibmas, mengajak warga menjaga ketertiban serta tidak melakukan aksi yang dapat memicu konflik.

Himbauan serupa juga disampaikan oleh perwakilan TNI dari Satgas BAIS agar kegiatan tidak digelar di wilayah perbatasan demi menjaga stabilitas keamanan kedua negara.

Sekitar pukul 11.20 Wita, warga mulai melakukan orasi dengan menyampaikan dua poin utama tuntutan.

Tuntutan pertama, agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan sengketa batas negara dengan RDTL, khususnya pada segmen Noelbesi–Citraland.

Mereka meminta pemerintah memperhatikan hak ulayat masyarakat adat yang selama ini menjaga wilayah terdepan NKRI.

Warga juga menegaskan kesiapan untuk menancapkan bendera merah putih di wilayah sengketa sebagai bentuk pernyataan bahwa tanah tersebut adalah bagian dari Republik Indonesia.

Poin selanjutnya, warga mendesak agar perlakuan yang sama diberikan kepada masyarakat adat seperti halnya kepada warga RDTL yang saat ini bercocok tanam di wilayah Naktuka.

Mereka juga menuntut implementasi hasil kunjungan pejabat RI tanggal 6 Maret 2025 yang menyatakan bahwa warga Indonesia berhak mengunjungi lahannya di Naktuka dengan dukungan pengamanan dari Satgas RI.