Kota Kupang Kembali Masuk 10 Besar Kota Paling Toleran di Indonesia

digtara.com - Kota Kupang kembali masuk dalam jajaran 10 besar kota paling toleran di Indonesia.

Baca Juga:

• Kapolres Kupang Minta Kapolsek Dukung Program Pemerintah
• Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota dan Kapolsek Kota Lama Dimutasi
• Visa Habis Masa Berlaku Jadi Alasan WNA Uganda Dibawa ke Imigrasi Kelas II Kupang

Peluncuran versi terbaru laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2024 oleh SETARA Institute dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025) lalu.

Laporan oleh SETARA Institute ini mencakup pemeringkatan 94 kota di Indonesia berdasarkan praktik-praktik toleransi terbaik yang diukur melalui indikator dan variabel yang ketat.

SETARA Institute adalah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang berfokus pada penelitian dan advokasi mengenai demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia.

Dalam Laporan IKT 2024 menunjukkan bahwa Kota Salatiga, Jawa Tengah, kembali memuncaki daftar sebagai kota paling toleran dengan skor 6,544, diikuti Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan skor 6,420.

Sementara itu, Kota Kupang yang tahun lalu berada di posisi ke-9, kini berada di peringkat ke-10 dengan skor 5,853, tetap masuk dalam jajaran 10 besar kota paling toleran di Indonesia.

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis menyampaikan apresiasi atas kinerja SETARA Institute.

Ia menyatakan kebanggaannya karena Kota Kupang berhasil mempertahankan posisi 10 besar kota toleran di Indonesia sejak tahun 2018.

"Meskipun variabel pengukuran semakin kompleks, ini justru menjadi semangat bagi kami untuk menanamkan prinsip toleransi di setiap lini kehidupan masyarakat. Penghargaan ini menjadi semangat baru bagi kami dalam mewujudkan visi Kota Kupang sebagai rumah besar bersama yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H., Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, menyampaikan bahwa laporan IKT mendapat respon positif dari banyak wali kota.

"Karena kemampuannya menggerakkan elemen-elemen masyarakat, birokrasi, termasuk juga memprovokasi walikota-wali kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa pihaknya akan terus menyusun indeks ini karena menjadi kebutuhan nasional.

"Komitmen kami jelas, apapun yang terjadi, indeks kota toleran akan terus kita susun. Karena ini bukan hanya kebutuhan SETARA, tapi kebutuhan republik," ujarnya.

Pada peluncuran versi rilis 2024 ini, Ismail juga memperkenalkan tiga pilar utama kepemimpinan ekosistem toleransi, yaitu: Kepemimpinan politik toleransi, Kepemimpinan sosial, Kepemimpinan birokrasi.