Mayday, Kapolda NTT-Forkopimda Buka Dialog Dengan Serikat Buruh di NTT

Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga membuka dialog dengan sejumlah simpul dan serikat buruh di NTT.

Baca Juga:

• Kodaeral VII Beri Brevet Kehormatan Penyelaman Hiperbarik ke Kapolda NTT
• Gandeng Kelompok Tani, Polres TTU Kelola 69 Hektar Lahan Jagung
• Kapolda NTT-KI Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Dialog Mayday dilakukan di lapangan Polda NTT, Kamis (1/5/2025).

Karena hujan yang mengguyur sejak pagi, dialog pun dilakukan dibawah tenda. Polda NTT membangun sejumlah tenda untuk bisa berdialog dengan para buruh.

Pertemuan dihadiri Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono, para pejabat utama Polda NTT dan Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan RJH Manurung.

Hadir pula kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Pjs Sekkot Kupang dan perwakilan dari TNI.

Dari kalangan buruh hadir Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dipimpin Daud Mboeik. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Stanis Tefa.

Ada pula perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan ketua Apindo, Bobby Pitoby.

Kapolda NTT memberikan kesempatan seluas-luas nya kepada perwakilan para buruh untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dialami selama ini.

Kapolda NTT menyampaikan kalau pihaknya memfasilitasi saat Mayday agar pekerja tidak kemana-mana. "Kami sambut serikat pekerja secara baik untuk kita dialog;" ujar Kapolda NTT.

Kapolda pun membuka ruang diskusi dengan berbagai simpul pekerja.

Wely H dari KSBSI selaku perwakilan para buruh mengaku sudah tiga tahun melakukan aksi dalam perayaan Mayday.

Namun ia mengapresiasi karena penyampaian aspirasi tahun ini tidak lagi dalam bentuk turun ke jalan.

"Tahun ini (Maydat) sangat istimewa karena (buruh) diterima dengan elegan (oleh Kapolda NTT dan jajaran) dan dikawal baik," ujarnya.

Kepada Kapolda NTT, ia menyampaikan sejumlah kasus ketenagakerjaan yang dialami pekerja selama ini.

"Banyak kasus ketenagakerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemprov melalui dinas tenaga kerja," tandasnya.

Ia juga menyebutkan banyak buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan di NTT.

Mely juga menyayangkan ketidak hadiran gubernur NTT, ketua DPRD NTT, walikota Kupang dan pimpinan DPRD Kota Kupang.

"Gubernur, walikota dan DPRD harus hadir untuk menindak lanjuti persoalan yang ada. Percuma kami sampaikan (persoalan dan keluhan) kalau pemerintah daerah tidak hadir dan hanya kepala dinas yang hadir," tegasnya.

Sejumlah perwakilan buruh menyampaikan soal PHK, kesejahteraan dan gaji yang tidak dibayarkan.

Daud Mboeik menyesalkan ketidak hadiran gubernur, ketua dewan provinsi, walikota dan ketua dewan kota Kupang dalam dialog tersebut.

Ia mengadukan persoalan karyawan Angkasa Pura Kupang yang tidak diijinkan ikut aksi serta persoalan PHK karena karyawan sakit.

"Masih ada sistem kontrak di BUMN Angkasa Pura dan ada PHK saat karyawan sakit," tandasnya.

Viktor Sailama, mantan karyawan Angkasa Pura Kupang mengaku kalau ia adalah korban PHK.

"Saya morban PHK karena sakit dari Angkasa Pura support sebagai anak perusahaan Angkasa Pura Kupang padahal saya ada surat keterangan sakit tapi diabaikan sehingga di PHK," ujarnya.

Yonatan Tule, perwakilan taksi pelabuhan Tenau Kupang juga mengeluhkan ketidak jelasan keberadaan mereka di Pelabuhan Tenau Kupang.

Ia mengaku sudah belasan tahun beroperasi di Pelabuhan Tenau dan berharap bisa resmi.

Ia menuntut Pelindo dan KSOP memberikan jawaban soal nasib para sopir.

"Kami berharap bisa resmi karena kami sudah lama mangkal di pelabuhan. Selama ini ada masalah pemerasan penumpang. Itu bukan kami. Kami minta agar kami diberikan pangkalan yang resmi di pelabuhan guna mencegah adanya calo dan pemerasan," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Jibraim Mafo dari DPC SBSI Kota Kupang.

"Ada image buruk bagi sopir taksi di pelabuhan Tenau karena pemerasan padahal dilakukan pihak lain," tegasnya.

Disampaikan kalau ia dan rekan-rekannya berinisiatif membangun kerjasama dengan Pelindo Kupang sejak tahun 2023.

Mereka pun sudah membentuk wadah dengan membentuk koperasi namun belum ada jawaban dari regional Pelindo.

Pada 1 Mei 2024 lalu, para sopir taksi pelabuhan pernah melakukan aksi dengan mendatangi Pelindo dan menuntut kejelasan tapi belum direspon oleh KSOP maupun Pelindo.

Yanto Nailailiu, karyawan PT Timor Otsuki Mutiara (TOM) Kupang malah merisaukan maraknya pencurian mutiara di kawasan PT TOM Bolok, Kupang.

Ia memuji PT TOM yang dinilai terbaik mengurus karyawan, namun ada pencurian mutiara yang luar biasa.

Ia kuatir perusahaan akan tutup dan nasib karyawan terancam. Ia berharap laporan kasus pencurian mutiara bisa ditangani serius karena sudah dilaporkan ke polisi.

Wempi Taloin, karyawan PT NCL Kupang juga mengaku jadi korban PHK karena ikut serikat buruh.

Wempi yang bekerja di PT NCL Kupang sejak 2006-2024 malah dipecat pada bulan September 2024 lalu malah dipecat.

Nikolas Nulik, mantan Aspri anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto mengaku kalau haknya sudah lama tidak dibayarkan.

Sejak tahun 2009 sampai 2017, ia bekerja pada Yayasan Citra Bina Insan Mandiri dan Aspri/staf administrasi daerah di DPD RI perwakilan daerah NTT dan sekarang sebagai security di yayasan tersebut, namun hak-haknya tidak dibayar utuh.

Pada Desember 2024 lalu, ia didampingi SBSI datang ke kantor DPD RI perwakilan NTT untuk klarifikasi soal gaji.

Namun justru ia dilaporkan ke Polda NTT soal pencemaran nama baik. Ia mengaku sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda NTT.

Sedangkan Paul yang mewakili Tenaga kependidikan (Tendik) atau staf SD dan SMP Kota Kupang mengaku banyak tenaga honor yang mengabdi hingga puluhan tahun namun saat daftar PPPK ditolak dan tidak bisa mendaftar.

"Ada ketidak adilan karena sebagian diterima dan yang lain Tidak memenuhi syarat (TMS). Ada 300 yang jadi korban. Ada diskriminasi dari Pemkot Kupang," ujarnya.